Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Sebanyak lima dari 35 kabupaten di Jawa Tengah hingga kini belum membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sesuai amanat dalam pasal 8 Perpres Nomor 87 tahun 2016, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya telah terbentuk dan sisanya sebanyak 19 kabupaten/ kota tengah menyusun draft SK.

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Kunto Nugroho mengatakan hingga kini sebanyak lima kabupaten belum membentuk Saber Pungli.

Menurutnya, Saber Pungli yang belum terbentuk meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kudus.

“Lima kabupaten di Jawa Tengah, belum membentuk Saber Pungli sesuai amanat dalam pasal 8 Perpres Nomor 87 tahun 2016. Lima kabupaten itu adalah Kebumen, Boyolali, Grobogan, Batang dan Kudus,” ujarnya dalam rapat Operasional Satgas Saber Pungli di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Rabu. (21/12)

Saat ini, lanjutnya, baru 11 kabupaten/ kota yang telah membuat Satgas Saber Pungli, 19 kabupaten/ kota baru menyusun draft SK Satgas Saber Pungli yang masih dalam proses di bagian hukum, dan lima kabupaten belum terbentuk.

“Ke 11 daerah yang sudah selesai membentuk Satgas Saber Pungli adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pati,” tuturnya.

Sedangkan 19 daerah yang draft SK-nya masih diproses di bagian hukum , lanjutnya, adalah Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Blora, Cilacap, Jepara, Kendal, Purworejo, Rembang, Brebes, dan Purbalingga. Kemudian, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kota Salatiga.

Kunto menambahkan regulasi pembentukan Satgas Saber Pungli di Provinsi Jawa Tengah sudah selesai. Dengan selesainya seluruh regulasi, dia mengingatkan pembentukan Satgas Saber Pungli tidak sekadar membangun sistem reformasi berkas.

“Jangan membangun sistem hanya reformasi berkas. Jangan sekadar sampai dengan ditetapkan sebagai sebuah keputusan.  Harus ada aktualisasi,” ujarnya. (RS)

 

501
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>