Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan  Kabupaten/Kota yang tak masuk dalam SE Gubernur untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetap waspada dan tidak melonggarkan aturan.

Instruksi ini, lanjuytnya, juga telah disampaikan melalui WhatsApp Grup kepada para kepala daerah.

“Saya sudah komunikasi dengan mereka untuk mengikuti, bukan berarti longgar lho ya,” ujarnya usai rapat penanganan Covid-19 di lantai dua kantor Pemprov Jateng, Senin (11/1).

Menurutnya, pihaknya telah meminta pada kepala daerah di 16 Kota/Kabupaten yang tak masuk SE Gubernur untuk melaksanakan PPKM dan berasumsi bahwa PPKM dilakukan se- Jateng.

“Kita harus berasumsi seluruh Jateng itu PPKM, asumsi kita dibangun di situ, maka tidak boleh loggar-longgar, apakah kemudian lagi musim kawinan (pernikahan) ya dikontrol betul,” tuturnya.

Ganjar justru lebih memperhatikan sektor industri, perdagangan dan pasar tradisional, mengingat dalam aturan PPKM Jawa-Bali, industri tak masuk dalam sektor yang dibatasi.

“Nah industri yang besar karena tidak tutup, maka saya minta untuk dinas perindustrian agar komunikasi dengan Kabupaten/Kota dan perusahaan agar mereka melakukan protokol kesehatan yang keras dan ketat dengan SOP juga yang ketat,” ujar Ganjar.

Sementara untuk pasar tradisional, diar meminta pada Bupati dan Wali Kota di daerah untuk menerapkan sistem pasar yang pernah dilakukan Kota Salatiga.

“Saya minta betul ini bantuan dari Bupati Wali Kota. Kan dulu pernah ada contoh umpama pasarnya itu dikeluarkan di jalan, terus kemudian dikasih tanda atau tempat seperti yang di Salatiga kemudian di Kebumen juga ngikuti. Itu aja dilakukan lagi, kalau itu bisa dilakukan lagi menurut saya akan bisa membantu,” tuturnya.

Sebagai informasi, menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengirim surat edaran kepada bupati dan walikota. Dalam surat tertanggal 8 Januari 2021 tersebut, gubernur menetapkan 23 kabupaten dan kota yang harus memberlakukan PPKM.

Daerah-daerah tersebut meliputi Semarang Raya yang mencakup Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri.

Selain itu, ada penambahan beberapa daerah yang tidak masuk lingkup ketiganya di antaranya Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes. (RS)

10
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>