Sebarkan berita ini:
Ilustrasi
Ilustrasi

UNGARAN[SemarangPedia] – Jumlah pegawai Negeri (PNS) di Kabuputen Semarang yang tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih kecil dibanding yang dicatat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang, hingga terdapat 43 PNS diragukan statusnya.

BKD Kabupaten Semarang menyebutkan sebanyak 9.876 pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemkab Semarang, sedangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya mencatat 9.833 PNS Pemkab Semarang, hingga tersisa 43 PNS yang misterius.

“Kami minta BKD untuk mencocokkan data tersebut. Verifikasi ulang data PNS guna mengetahui kepastian 43 PNS tersebut,” tutur Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Kamis. (11/8)

Dfia meyakini selisih jumlah PNS antara data BKN dan BKD tersebut bukan berarti ada PNS fiktif di lingkungan Pemkab Semarang, namun mereka yang berstatus PNS Pemkab Semarang sudah dipastikan benar PNS asli, bukan PNS abal-abal yang menerima gaji dari pemerintah.

“Pemberian gaji yang disalurkan pemerintah sudah tepat sasaran, yakni diberikan kepada mereka yang masih berstatus PNS aktif Pemkab Semarang,” tuturnya.

Menurutnya,  masih dimungkinkan ada PNS yang meninggal, pindah ataupun PNS yang sudah pensiun namun belum dilaporkan ke pimpinan SKPD-nya ke BKD.

Selama ini, dia menambahkan laporan SKPD ke BKD dilakukan secara manual sehingga ada jeda waktu yang memungkinkan jumlah PNS tidak ter-up date secara cepat,” bebernya.

Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Semarang Taufik Haryanto mengatakan data 9.876 PNS merupakan data terkini yang diterima pihaknya dari laporan masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Semarang. Sementara data 9.833 PNS versi BKN didapat dari hasil elektronik-pendaftaran ulang PNS (e-PUPNS).

“Kami bisa mengakses data BKN yang terdata lewat e-PUPNS,” ujarnya.

Data BKN tersebut merupakan data riil dari tiap-tiap PNS di seluruh Tanah Air yang melakukan pendaftaran ulang langsung ke BKN. Di lingkungan Pemkab Semarang, ada 10.080 PNS yang sudah melakukan pendaftaran ulang lewat e-PUPNS. Setelah e-PUPNS ditutup pada Februari lalu dan dilanjutkan verifikasi oleh BKN didapatkan hasil ada 9.833 PNS.

Menyikapi adanya selisih jumlah PNS ini, Taufik menyatakan akan ke Jakarta guna melakukan cross check data dengan BKN. “Kami ada agenda kerja ke BKN pada 15 Agustus mendatang, sekalian akan kami tanyakan perbedaan data yang ada,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjutnya, BKD saat ini tengah melakukan validasi data PNS di tiap-tiap SKPD, sehingga  akan didapat data riil dan terkini dari PNS Pemkab Semarang.

“Kami akan mencetak data tiap-tiap PNS dan berikan ke SKPD masing-masing untuk dikoreksi. Ketika ada ketidakcocokan maka SKPD harus melaporkan dengan melampirkan data pendukung. Seperti ketika sudah meninggal dunia maka harus dilampiri surat kematian. Pun demikian ketika PNS itu sudah pensiun atau pindah tugas, harus dilampiri surat pendukungnya,” ujarnya.

131
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>