Sebarkan berita ini:

29-buruk-aksiSEMARANG[SemarangPedia] – Tekad para buruh di Jateng ingin tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sebagai formula penentuan upah minimum tahun 2017 merupakan aspirasi positif.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan jika para buruh berkeinginan tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, tidak menjadi persoalan sebagai formula penentuan upah minimum tahun 2017.

“Bukan menjadi persoalan jika tidak berpedoman dengan PP. Bahkana mereka bisa menggunakan Pergub (nomor 65 tahun 2014), mengingat Jateng juga memiiki survei bulanan yang bisa dijadikan acuanperhitungan upah,” ujarnya saat menghadiri rapat kerja Gubernur dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ke XVI, di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (29/9/2016).

Namun, dia menambahkan semua pihak baik lembaga kerja sama tripartit yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah, sepakat akan menggunakan formula Pergub.

“Jangan sampai ketika setelah formula tertentu disepakati, begitu nilai upah tidak sesuai yang diharapkan ternyata masih ada protes lagi, ” tuturnya.

Menurutnya, saat ini kesiapan menghadapi penentuan upah minimum 2017 sedang dibahas dan diproyeksikan paling lambat November mendatang sudah bisa diputuskan, dan dewan pengupahan terus berupaya untuk pembahasan upah itu.

Sebelumnya, ratusan buruh di Jateng yang bergabung dalam wadah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, menggelar aksi unjukrasa di Kantor Gubernuraan di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (29/9).

Mereka menuntut pemerintah mencabut PP 78/ 2015. Peniadaan peran buruh dalam menentukan nominal upah minimum tersebut meniadakan aspek demokrasi dan tidak berpihak pada buruh.

PP itu juga menghapuskan survei komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penentuan upah, hingga dinilai merugikan pihak buruh.

Menurut kalangan burut, dalam tiga bulan terakhir data menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 10%, hingga menandakan kenaikan upah pada 2017 akan mengalami kenaikan tidak signifikan. (RS)

98
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>