Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Amanah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan Diskusi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kembali Ke Laut.

FGD yang digelar di Hotel Aston, Kota Semarang, Senin (27/2) dengan mengusung tema “Menimbang Kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Penangkapan Ikan”.

Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah Syahril Syah mengatakan ditengah bangsa yang sedang membutuhkan produktifitas tinggi, sektor kelautan justru belum dipacu sedemikian maksimal.

“Diluar dari sektor pertanian, industri, manufaktur dan kreatif lainnya. Kita justru melihat sektor kelautan belum dipacu sedemikian maksimal,” ujarnya dalam FGD itu.

Bahkan, lanjutnya, upaya untuk memaksimalkan dan mendorong sebagai mesin penggerak ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perairan perikanan ternyata sekarang mengalami pengurangan. Jumlah kepala keluarga (KK) dari 1,6 juta tinggal 800.000 KK yang sekarang menjadi nelayan.

“Saya melihat situasi ini sangat memprihatinkan. Kemudian ditambah beberapa tahun belakangan ini nelayan kita mengeluh terdapat masalah sekitar persoalan alat tangkap yang berhadapan dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita juga melihat suasana gejolak terus menerus menjadi pemicu persoalan di masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, bernagai upaya sudah dilakukan beberapa cara tetapi belum maksimal, sehingga dengan menggagas yang dapat mempertemukan semua stakeholder yang terkait dengan wilayah perikanan dan pelayaran kelautan. Baik dari pemerintah sendiri suatu pelaku dibidang perikanan dan pengusaha untuk melihat dari prespektif lain.

“Sebenarnya sejak muktamar beberapa waktu lalu, melalui rapat kerja nasional sudah mencananggkan dari sisi nelayan akan diberikan pembinaan nelayan berbasis kawasan. Ini sebernya sudah ditetapkan untuk membuat nelayan berkemajuan,” ujarnya.

Syahril mengungkapkan dengan mengintegrasikan semua program, kini tengah diupuyakan untuk peningkatan kualitas maupun fasilitas usaha nelayan dan peningkatan kesejahteranaan nelayan berbasis kawasan.

“Tetapi jalan menuju pelaksanaan program sudah dihadapkan dengan problem hilangnya kesempatan menangkap ikan dari para nelayan, dengan hadirnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 22 tahun 2015 tentang cantrang,” tuturnya. (RS)

 

56
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>