Sebarkan berita ini:

14-pilkada-serentakSEMARANG[SemarangPedia] – Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko meminta aparatur sipil negara (ASN) terutama di tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang untuk bersikap netral .

Menurutnya, sikap netral ASN harus dijunjung tinggi dan dikedepankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam hal menjaga netralitas ASN, dari pemprov juga secara tegas telah menekankan kesemua pegawai ASN untuk tetap menjaga netralitas, mengingat mereka menjadi cermin kualitas penyelenggaraan pilkada dan menyangkut integritas serta legitimasi pemerintahan,” ujarnya, di Semarang.

Pilkada serentak 2017 di Jateng akan digelar di tujuh kabupaten/kota meliputi Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes.

Menghadapi pilkada serentak mendatang, lanjutnya, Pemprov Jateng sudah membentuk desk khusus pilkada yang fokus membidangi tiga hal utama, terdiri bidang politik, kamtibmas, serta sosialisasi, fasilitasi dan advokasi yang melibatkan segenap unsur terkait.

“Di bidang politik dan kamtibmas, Pemprov akan bersinergi dengan institusi kepolisian dan kejaksaan. Khususnya dalam pengamanan dan penindakan potensi terjadinya konflik selama proses pilkada,” tuturnya.

Dalam sosialisasi, die manambahkan proses pelaksanaan pilkada menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik pun dituntut kedewasaannya untuk mengusung calon pasangan kepala daerah yang berkualitas dan dapat diterima masyarakat.

Sebelumnya, Komisi II DPR-RI melakukan kunjungan kerja Jawa Tengah dalam rangka pantauan persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 2017 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menanyakan persiapan Pemprov Jateng berikut institusi pendukung lainnya dalam menghadapi pelaksanaan pilkada serentak di tujuh kabupaten/ kota.

Selain itu, Riza juga menanyakan  jaminan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Di mana, netralitas telah diatur dalam surat edaran KemenPAN RB Nomor B2335/M/PAN RB/07/2015 tentang netralitas ASN dalam larangan menggunanakan aset pemerintah daerah dalam pilkada serentak.

“Bagaimana upaya pemprov menjaga netralitas ASN dalam pilkada serentak. Karena asas netralitas ASN sesuai UU Nomor 5/2005 dan UU Nomor 5/2014 menyatakan bahwa setiap ASN tidak berpihak terhadap kepentingan siapa pun dan harus bebas dari pengaruh intervensi berbagai golongan serta partai politik,” ujarnya. (RS)

 

75
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>