Sebarkan berita ini:

4-kantong-plastikJAKARTA[SemarangPedia] –  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sepakat akhirnya menghentikan program kantong plastik berbayar, per 1 Oktober 2016, setelah protes maupun keluhan dari masyarakat yang menggangap membebenai dan menambah biaya kebutuah sehari-hari.

Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey mengatakan tujuan semula penerapan program kantong plastik berbayar, untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik.

Namun, lanjutnya,  karen adanya dampak sosial yang berkembang selama masa dicetuskan uji coba selama periode 21 Februari 2016 hingga 31 Mei 2016 akhirnya diputuskan untuk dihapuskan.

“Kami memutuskan menggratiskan kembali kantong plastik di seluruh toko ritel modern melalu Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen KLHK) yang berkekuatan hukum, karena merespons terjadinya pro dan kontra yang terjadi selama ini,” tuturnya melalui siaran pers, di Jakarta pekan lalu

Keputusan yang dikeluarkan itu, dia menambahkan sekaligus menindak lanjuti masalah dari Peritel modern yang menerima kritikan dari masyarakat yang berujung pada ancaman tuntutan secara hukum, karena dianggap memungut biaya tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat

“Meskipun kami telah melakukan sosialisasi program melalui berbagai media, personel toko, dan memasang Surat Edaran Dirjen KLHK, serta sarana informasi di toko-toko anggota Aprindo, namun hasilnya menunai kritikan konsumen,” ujarnya.

Selama uji coba program plastik pada 21 Februari hingga 31 Mei lalu,  pengelola ritel modern melaporkan pengeluaran kantong plastik kepada KLHK melalui Aprindo dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

“ Uji coba lalu, dari hasil KLHK ada penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25%-30%, sedangkan pada masa uji coba tiga bulan pertama. Dengan rincian, 87,2% masyarakat menyatakan dukungan dan 91,6% bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Namun pada perjalanannya, lanjutnya, uji coba program tersebut semakin banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, sementara Permen KLHK belum kunjung diterbitkan. (RS)

47
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>