Sebarkan berita ini:

3-Gubernuran 1SEMARANG[SemarangPedia] – Sejumlah aset milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah segera dimanfaatkan lebih optimal, sebagai sumber pendapatan baru untuk peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul anjloknya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa mengatakan saat ini kontribusi dari asset milik pemprov masih sangat rendah untuk menyumbang PAD.

“Pendapatan PAD Pemprov Jateng pada 2015 sebesar Rp 11 triliun, tercatat 0,87 % senlai Rp95 miliar merupakan perolehan dari sektor retribusi, sedangkan kontribusi aset hanya Rp40,65 miliar atau hanya 0,36%,” ujarnya, di Semarang.

Menurutnya, hasil audit BPK, nilai aset Pemprov Jateng mencapai Rp23 triliun terdiri dari aset berupa tanah sebanyak 9.315 bidang, gedung, sebanyak 4.055 unit yang nilainya Rp 2,417 triliun. Dari sejumlah aset tanah dan bangunan itu, berpotensi besar untuk dikerja samakan karena lokasinya yang strategis, sehingga berpotensi memperoleh penadapatan.

“Kalau dilihat kondisi aset di Jateng ada dua kategori mencakup aset potensial dan kurang potensial. Aset potensial bisa segera ditawarkan untuk berbagai usaha. Lokasinya pun strategis, dipinggir jalan protokol dan dekat dengan pusat kota. Kalau tidak diopeni (dipelihara) pasti dimanfaatkan oleh Pemkab/pemkota,” tuturnya.

Dia menuturkan untuk mengoptimalkan aset tersebut, perlu segera menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar bisa dikomersialkan. “Saat ini ada SDM yang menangani aset. Tapi hanya menata usaha. Kita butuh dari sisi perolehan pendapatan. Memang harus ada personil di DPPAD yang bertugas seperti agen properti yang setiap hari menawarkan pemanfaatan aset itu,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, diharapkan adanya anggaran untuk keperluan pembiayaan status sertifikasi aset-aset yang belum memiliki kekuatan hukum.

Seperti diketahui, sebanyak 3.642 bidang tanah aset milik Pemprov Jateng hingga kini belum bersertifikat dan sebagaian besar 95 % merupakan aset Dinas Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

Dari Dinas Bina Marga terdapat asetnya mencapai 2.247 bidang tanah belum bersertifikat, sedangkan sisanya 1.220 bidang tanah asset milik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) juga belum memiliki kekuatan hukum.(RS)

 

132
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>