Sebarkan berita ini:

26-bandara WirasabaSEMARANG[SemarangPedia] – Impian masyarakat Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya untuk memiliki bandara komersial dari status peningkatan Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Wirasaba menjadi komersial bakal terwujud, menyusul segera diterbitkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Pembangunan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah akan direalisasikan dan dijadwalkana awal 2017 sudah dimulai, setelah payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan

Sesuai hasil kajian, lokasi bandara komersial Wirasaba yang berada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga akan mengembangkan wilayah selatan, terutama Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Wonosobo.

Bupati Purbalingga Tasdi mengatakan bandara komersial itu akan diambil alih Pemerintah Pusat. Bahkan drafnya sudah ada baik yang mengatur kewajiban maupun tanggungjawab yang melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, sehingga kini hanya menunggu persetujuan Presiden.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, lanjutnya, cukup meringankan beban Pemkab Purbalingga dan pemkab  yang lain, karena mereka tidak perlu mengalokasikan anggaran.

Menurutnya, rencana semula, pembangunan bandara tersebut akan dibiayai secara patungan oleh Pemkab Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo dan Kebumen yang akan memanfaatkan keberadaan bandara tersebut.

“Bandara komersialisasi itu bukan hanya kebutuhan mendesak bagi Pemkab melainkan juga bagi kabupaten sekitar. Betapa pun, lima kabupaten di Jateng bagian barat selatan (Purbalingga, Ba­nyumas, Kebumen, Banjarne­gara, dan Wonosobo) merupakan ring utama pengembangan bandara itu,” ujarnya di Semarang, Selasa. (26.7)

Namun, setelah Pemerintah Pusat menjamin seluruh anggaran pembangunan, membuat rencana semula dibatalkan. Saat ini Pemkab Purbalingga hanya diberi tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan seluas 4,2 hektar (ha). Lahan tersebut akan digunakan untuk perluasan bandara.

“Kami sudah menyiapakn proses pembebasan lahan. Jika tidak ada halangan tahun ini masalah pembebasan lahan selesai. Tahun depan, proses pembangunan bisa dimulai,” tuturnya.

Selain pembebasan lahan untuk perluasan landasan pacu dan areal bandara, Pemkab Purbalingga juga akan membangun jalan baru menuju apron bandara. Akses jalan dari berbagai arah menuju Wirasaba juga sudah ditingkatkan.

Perluasan jalan itu seperti di wilayah Tidu Kecamatan Kemangkon, kemudian dari sisi Timur jembatan Linggamas di Desa Kedungbenda, Kemangkon menuju Panican.

“Pemkab Banyumas juga mendukung dengan merencanakan jalan baru dari depan Makorem 071/Wijaya Kusuma di Sokaraja menuju arah jembatan Linggamas disisi Barat,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk pembebasan lahan dan proses pembangunan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sehingga beban pemda setempat menjadi ringan karena anggaran pembangunan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Menanggapi rencana pembangunan Bandara Wirasaba yang diambil alih pemerintah pusat, Danlanud Wirasaba Supardjo mengatakan siap mengawalnya.

“Kami masih menunggu petunjuk dari pusat. Jika memang pembangunan segera dilakukan kami siap membantu dan melaksanakannya,” tuturnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan bandara Wirasaba sering terkendala, selain perizinan juga anggaran dana investasi. Namun, selelah lima Pemkab terdiri Purbalingga, Ba­nyumas, Kebumen, Banjarne­gara dan Wonosobo terus berupaya agar ambisinya menjadikan  bandara itu komersial nampaknya bakal terwujud.

Pemprov Jateng sebelumnya sudah memberikan sejumlah alasan pembangunan termasuk potensi perekonomian di Karesidenan Banyumas. Namun, Kementerian Perhubungan tetap beralasan letak Wirasaba terlalu dekat dengan jalan raya, sehingga ijin tertunda.

Kendala itu, menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak rasional jika melihat aktivitas sejumlah bandara komersial lainnya.

“Selama ini ada penolakan yang mengalami pengajuan ijin terhambat. Kementerian menolak karena lokasi bandara itu dekat dengan jalan,” ujarnya.

Kalau penolakan itu, lanjutnya, hanya karena dekan jalan, kenapa Bandara Adisumarmo (Solo) dan Adsucipto (Yogyakarta) dapat memperoleh ijin, kedua bandara ini kan juga dekan jalan protokol.

Dengan demikian, Ganjar meminta DPD RI khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Jateng ikut dapat mendorong perkembangan wilayah Jateng selatan itu.

Saat ini panjang landasan pacu hanya Wirasaba hanya mencapai 850 meter dan jika dipanjangkan menjadi 1.800 meter, perlu pembebasan lahan. Lokasi pengembangan landasan pacu masih memungkinkan di kawasan sebagian wilayah Desa Wirasaba, Kedung­legok, dan Kemangkon.

Meskipun dikembangkan bandara Wirasaba menjadi bandara komersial, namun kepentingan Lanud TNI AU Wirasaba masih akan dipertahankan.

 

 

653
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>