Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Bank Jateng Syariah menyiapkan sebanyak 41.000 kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk para muzaki (orang yang wajib membayar zakat) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Jawa Tengah.

Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Semarang Agung Wibowo mengatakan realisasi pembagian NPWZ itu akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal sudah disiapkan 12.000 kartu NPWZ yang mulai dapat  diaktifkan pekan kedepan.

“Kami memfasilitasi untuk pengadaan aplikasi NPWZ. Nantinya setiap ASN di Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan nomor NPWZ kemudian dubuatkan aplikasinya,” ujar Agung Wibowo usai menghadiri Rapat Kerja Baznas Provinsi Jawa Tengah di Griya Persada Convention Hotel & Resort Bandungan, Sabtu (27/3) petang.

Menurutnya, melalui Aplikasi eCard NPWZ Baznas Provinsi Jawa Tengah, masing-masing ASN bisa melihat riwayat pembayaran zakat. Layanan ini diwujudkan dalam rangka untuk mendukung akuntabilitas atau tertib administrasi di Baznas Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membuka raker Baznas Jateng  yang mengusung  tema ‘’Evaluasi dan Sinergitas Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah’’ mendapatkan kesempatan menerima kartu NPWZ yang diserahkan oleh Ketua Baznas Jateng  Dr KH Ahmad Darodji.

Hadir sekaligus ikut menyaksikan penyerahan kartu tersebut, Ketua Baznas RI Prof Dr H Noor Achmad MA, sejumlah Bupati/Walikota, serta ketua maupun perwakilan Baznas se-Jawa Tengah.

Ganjar pun mengapresiasi beberapa terobosan yang dilakukan Baznas Jateng dengan pihak terkait dalam membangun kesadaran para muzaki untuk membayar zakat.

“Terima kasih, para jajaran Baznas di Jawa Tengah yang sangat kreatif. Ini menunjukkan kemampuan orang menjadi peduli membayar zakat, dan tentunya mengutamakan transparansi sistem tata kelola keuangan,”  tuturnya.

Ketua Baznas Jateng Dr KH Ahmad Darodji menuturkan zakat yang masuk dari ASN di Provinsi Jawa Tengah selama ini tercatat lebih dari Rp55 miliar. Pengalokasiannya kepada mustahiq ( pihak yang berhak menerima zakat ) disalurkan dalam bentuk tasaruf konsumtif dan tasaruf produktif kepada masyarakat.

“Ketika sudah bersinergi, nantinya tidak ada lagi program Baznas RI tanpa sepengetahuan Baznas Provinsi. Termasuk program Baznas Provinsi tanpa sepengetahuan Baznas kabupaten/kota,’’ ujarnya. (SMH/RS)

8
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>