Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang sudah mendapatkan semua berkas laporan perpajakan Zeus Executive Karaoke yang beroperasi di Hotel Grand Edge, Jalan Sultan Agung Semarang, menyusul tempat hiburan itu dilaporkan melakukan laporan pajak fiktif kepada Polerestabes Semarang.

Berkas Loporan Pajak itu, saat ini tengah dipelajari dan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang.

Kabid Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto mengatakan Tim Pemeriksa sebeumnya telah mengajukan permohonan ke Polrestabes Semarang untuk meminjam dokumen terkait dengan perpajakan Zeus Karaoke yang mereka sita.

“Surat permohonan ditandatangani oleh Pj Sekda Kota Semarang,” ujar Agus Wuryanto, Kamis (6/9).

Menurutnya, berkas dokumen itu akan digunakan dalam rangka menunjang proses pemeriksaan pajak hiburan yang sedang dilakukan Bapenda lelaui operasi Yustisi.

“Tentu kita membutuhkan data dukomen resmi tersebut, hingga kami harus meminjam ke Polrestabes,” ujarnya.

Langkah ini, lanjutnya, dilakukan agar bisa diketahui apa persoalan perpajakan yang menjerat karaoke tersebut, terutama di antaranya soal dugaan tunggakan pajak atau pembuatan laporan pajak (fiktif) yang tidak sesuai dengan pembukuan pendapan asli usaha bersangkutan.

“Diduga pajak yang belum dibayarkan cukup besar. Berdasarkan laporan yang kami terima, Zeus Karaoke belum pernah membayar pajak hiburan sejak 2017 lalu. Soal berapa nilainya belum diketahui karena masih dilakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Smua usaha hiburan malam, dia menambahkan sebenarnya sudah diminta menerapkan transaksi pembayaran pajak secara online yang disediakan Bapenda. Namun hingga kini banyak pengusaha yang belum memanfaatkan progam pembayaran pajak online itu.

“Kalau menggunakan sistem transaksi online, maka setiap pembayaran di kasir langsung koneksi dengan sistem perpajakan Bapenda, sehingga berapa pajak yang harus dibayarkan sudah jelas angkanya. Bahkan sudah berulang kai mereka diminta agar menggunakan sistem transaksi online ini,” ujar Agus.

Agus menuturkan pihaknya akan menindak tegas manajemen Zeus Karaoke jika ditemukan pelanggaran atau tunggakan pajak. Namun, karena kasusnya masih di ranah Kepolisian, Tim Pemeriksa Bapenda masih menunggu proses hukum itu lebih dulu.

“Sesuai dengan Perda kita bisa menutup usaha karaoke tersebut kalau tidak juga memenuhi kewajiban perpajakan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Gempar Jateng Wijayanto mengatakan Zeus Karaoke setiap bulan membayar pajak ke Pemkot Semarang, namun tidak sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan hingga diduga memanipulasi data.

“Pertanyaannya ada kepentingan apa kok Pemkot mensosialisasikan kalau Zeus tidak membayar pajak sejak 2017,  kalau tidak membayar selama itu, terus kerja Bapenda ngapain, kok baru sekarang setelah kasusnya mencuat baru mengatakan itu. Ini bukan tunggakan pajak tapi murni kejahatan penggelapan pajak,” ujar Wijayanto.

Terlalu dini mengatakan itu, lanjutnya, sebelum membuka berkas bukti yang dipinjamkan dari Kepolisian. Tapi biarkan, kalau ada motif akan merekayasa nanti kan akan ketahuan semua.

Menurutnya, dalam kasus Zeus Karaoke jangan fokus pada pajak dulu, karena pajak bukan wewenangnya Polisi melainkan PPNS, sedangan Polisi fokus pelanggaran prostitusinya.

“Kasus prostitusi ini kan sebetulnya kasus ecek-ecek, apalagi ada desakan supaya kasus prostitusi diambil alih Polda Jateng kan ini memalukan bagi penyidik Polrestabes Semarang. Kalau polisi meyakini kasus prostitusi tidak terbukti, keluarkan SP3 supaya para pihak bisa menempuh jalur lain,” tutur Wijayanto. (RS)

43
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>