Sebarkan berita ini:

28-bawasluSEMARANG[SemarangPedia] – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah  meminta bagi pasangan calon bupati/walikota selama masa kampanye Pilkada 2017,  mematuhi peraturan baru yang menyebutkan pelarangan pemberian bantuan berbentuk uang kepada simpatisan.

Ketua Bawaslu Jateng Abhan mengatakan pasangan calon yang telah memasuki tahapan kampanye yang mulai digelar Jumat (28/10), harus mematuhi aturan terbaru itu, yang tidak memperbolehkan memberikan uang kepada simpatisan, untuk memperoleh dukungan suara .

Menurutnya, dalam aturan terbaru menegaskan partai politik atau gabungan partai politik (koalisi) atau tim kampanye serta tim sukses dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pemilih.

Namun, dalam masa kampanye, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dapat memberikan berupa bentuk lain barang seperti makanan, minuman dan transportasi kepada peserta kampanye.

“Dalam aturan tersebut dijelaskan biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk barang. Kalau BBM bisa berupa voucher, ” ujarnya saat acara Media Gathering Bawaslu Jateng 2016, di Semarang (28/10).

Dia menuturkan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Pelaksanaan pengawasan masih agak kesulitan. Namun, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar praktek money politik tidak terjadi selama kampanye yang akan digelar di tujuh kabupaten kota di Jateng,” tuturnya.

Seperti diketahui, kampanye Pilkada serentak 2017 akan digelar dalam waktu hampir empat bulan mulai 28 Oktober 2016-11 Februari 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2016 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pilkada, kampanye itu akan digelar debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, dengan waktu yang ditentukan masing-masing KPUD. Kemudian kampanye yang sifatnya publikasi di media akan digelar 29 Januari-11 Februari 2017.

Setelah kampanye selesai, akan dilanjutkan dengan masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye pada 12-14 Februrari 2017.

Dalam peraturan KPU lain nomor 12 tahun 2016 tentang kampanye, diatur ketentuan detail kampanye dilaksanakan oleh parpol atau gabungan parpol, pasangan calon dan tim kampanye.

Sementara metode kampanye adalah Pertemuan terbatas,  Pertemuan tatap muka dan dialog, serta pemaparan visi-missi calon Walikota/Bupati,  Penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampanye dalam bentuk debat, penyebaran bahan kampanye, alat peraga dan iklan di media massa difasilitasi oleh KPU di daerah masing-masing agar ada kesetaraan antar pasangan calon.

Sementara pendanaan kampanye dilaksanakan oleh parpol atau gabungan parpol, pasangan calon atau tim kampanye yang menjadi tangungjawab parpol atau pasangan calon. Ketentuan soal dana kampanye diatur terpisah dalam PKPU nomor 13 tahun 2016 tentang dana kampanye.

 

 

97
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>