Sebarkan berita ini:

10-PNS1UNGARAN [SemarangPedia] – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mendorong Pemprov Jateng dan pemerintah daerah dapat menerapkan pelayanan administrasi kepegawaian secara elektronik, sebagai upaya melakukan proses penyelenggaraan kepegawaian yang lebih transparan

Selain itu, juga lebih akuntabel dalam proses penyelenggaran kepegawaian, hingga diharapkan mampu meminimalisir munculnya pegawai negeri sipil (PNS) fiktif.

“Kami mengharapkan tahun ini, Provinsi Jateng bis jadi proyek percontohan untuk penyelesaian administrasi kepegawaian full online,” ujar Kepala BKN, Bima Haria Wibisana di sela peresmian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Semarang di eks Gedung Samsat Online Jateng, Jalan Soekarno Hatta Km 29, Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu. (10/8)

Dia mengatakan seiring perkembangan teknologi yang ada, pelayanan administrasi kepegawaian secara manual sudah tidak relevan lagi diterapkan. Misalnya, untuk proses rekrutmen PNS yang terjadi selama ini kurang trasparan.

Ssistem manual, lanjtnya, selain membuka peluang adanya titip menitip calon PNS, sistem manual bisa juga berpotensi melahirkan PNS fiktif. Mereka menerima gaji dari pemerintah namun tidak jelas kebenaran orang, keberadaan maupun aktivitasnya.

Hasil elektronik-pendaftaran ulang PNS (e-PUPNS) memperlihatkan demikian, masih ada sekitar 10.000 PNS yang diduga fiktif.

Kondisi itu, dia menambahkan jelas merugikan keuangan Negara, mengingat sebagiaan besar dari mereka diketahui sudah bekerja cukup lama, bahkan sudah ada yang mengabdi 20 tahun.

“Semula hanya 97.000 orang sudah diverifikasi dan sisanya 74.000 orang, juga dilakukan verifikasi lagi 52.000 orang, terus kita verifikasi, turun menjadi 25.000 orang dan sekarang sisa 10.000 orang. Senanyak 10.000 orang ini berkali-kali diverifikasi tetap mentok,” tuturnya.

Kendati tidak jelas identitasnya, namun BKN belum bisa memastikan apakah 10.000 PNS ini benar fiktif atau tidak. Sebab dari jumlah tersebut, tercatata 4.500 orang di antaranya bekerja di lingkungan TNI-Polri. BKN tidak punya akses untuk melakukan perbandingan data dengan ASABRI, selaku pihak yang mengelola pembayaran gaji PNS di institusi TNI-Polri.

Selain itu, lanjutnya, mereka tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. BKN cukup kesulitan ketika harus melakukan verifikasi faktual satu per satu.

“Dengan demikian, BK masih berupaya meminta Menteri Pertahanan dan TNI-Polri untuk memverifikasi yang 4.500 orang itu, karena BKN tidak punya akses data ke instuti itu,” tuturnya.

Sementara untuk 5.500 PNS lain yang belum melakukan e-PUPS akan dikelompokkan menjadi dua bagian, PNS Pemerintah Pusat dan PNS Pemerintah Daerah. Data PNS yang misterius ini akan diserahkan ke masing-masing pembina kepegawaiannya untuk dipastikan lagi kebenaran status kepegawaiannya.

“Kalau memang benar ada silahkan laporkan kami. Bisa saja di daerah terpencil, dia tidak punya akses sama sekali untuk e-PUPS, tapi benar orangnya ada dan masih bekerja. Sementara kalau benar tidak jelas, akan kami hapus dari data base kepegawaian,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti, pada tahun ini, BKN membuka sembilan UPT setelah Semarang, menyusul Serang, Kendari, Jambi, Mataram, Gorontalo, Lampung, Padang dan Bengkulu. Fungsi utama UPT BKN adalah menyediakan sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS, seleksi dalam jabatan, pemetaan kompetensi, dan seleksi ujian ikatan dinas melalui computer assisted test (CAT BKN).

UPT BKN, dia menambahkan  juga menyediakan fasilitas assessment center yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penilaian kompetensi aparatur sipil negara (ASN) seperti talent pool jabatan pimpinan tinggi.

“UPT yang dibentuk merupakan cikal bakal pengembangan organisasi yang lebih besar daan UPT Semarang diharapkan mampu mempercepat alur layanan kepegawaian di Provinsi Jateng,” tuturnya.

Kepala BKD Jateng Mohamad Arif Irwanto mengapresiasi terbentuknya UPT Semarang sebagai perpanjangan pelayanan administrasi kepegawaian BKN regional Yogyakarta. Kehadiran UPT BKN Semarang akan memberi dampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang cepat, bersih, transparan dan akuntabel, sehingga akan menghasilkan aparatur pemerintah yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan prima.

“Karena memang aparatur harus terus berbenah meningkatkan kemampuan dan kompetensinya di tengah makin kompleksitas persoalan pembangunan dan keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, dengan kompetensi ASN ini lah akan jadi modal menuju tranformasi birokrasi berbasis kinerja,” ujarnya.

 

113
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>