Sebarkan berita ini:
Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG[SemarangPedia] – Dewan Riset Daerah dan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) akan mendorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar melakukan percepatan supervisi kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian, sebagai upaya menghadapi persaingan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Ketua BKSP Jawa Tengah Hertoto Basuki mengharapkan Pemprov Jateng dapat melakukan percepatan supervisi kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian.

Menurutnya, sertifikasi merupakan salah satu alat untuk meningkatkan derajad warga, sekaligus menurunkan angka kemiskinan yang sudah diterapkan di negara-negara lain.

“Sertifikasi di negara lain jadi alat untuk meningkatkan derajat warganya. Di negeri ini harusnya juga bisa. Misalnya, percepatan sertifikasi dari pendidikan vokasi bisa menurunkan kemiskinan,” ujarnya saat BKSP Jateng dan Dewan Riset Daerah Jateng beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur, Senin (8/8)

Mereka, lanjutnya, yang lulus SMK dengan adanya jaminan kompetensi diharapkan bisa langsung masuk ke dunia kerja p;ada era MEA yang sudah diberlakukan sejak tahun ini.

Dia mencontohkan, industri garmen di Jateng yang membutuhkan 35.000 tenaga kerja dan tercatat tenaga yang sudah tersertifikasi sebanyak 12.000 orang. Sementara untuk industri batik sebanyak  3.000 pembatik yang memiliki sertifikasi.

“Sedangkan jumlah total pembatik di Indonesia mencapai 3,5 juta orang, dan 60% di antaranya merupakanj pembatik Jawa Tengah. Sedangkan tenaga kerja di industri furniture jumlahnya sekitar 1,5 juta orangdan tercatat tersertifikasi 11.000 orang,” tuturnya.

Menurutnya, industri kreatif sangat berpotensi untuk dilakukan percepatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian. Pasalnya, industri kreatif ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

“Diprediksi ke depannya industri kreatif ini sangat luar biasa dan diperkirakan ke depan bakal mampu menyerap 54,3% tenaga kerja,” ujarnya.

Ganjar menyambut baik usulan tersebut dan meminta agar masukan itu bisa segera diterapkan dengan berkoordinasi dengan Bappeda atau Bidang Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kalau menunggu program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, Jakarta lambat, lebih baik inisiatif sendiri dulu,” ujarnya. (RS)

 

 

85
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>