Sebarkan berita ini:

27-BPJS1SEMARANG[SemarangPedia]  – Badan Peserta Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah menyeret 722 perusahaan peserta BPJS yang tidak patuh memenuhi kewajiban iuran kepada penyidik Kejaksaan Negeri.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Salkoni Gumay mengatakan Selama periode 2016 di wilayah Jateng-DIY terdapat 722 perusahaan peserta BPJS yang diajukan kepada  Kejaksaan, karena tidak memenuhi kewajibannya.

Sanksi pidana yang dijatuhkan, lanjutnya, mereka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.24 Tahun 2011. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pasal 19 yaitu pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan wajib menyetorkan kepada BPJS.

“Selai itu, termasuk instansi yang tidak mendukung iuran juga bisa dikenakan pidana. Kita telah koordinasikan dengan Kejati dan Kejari di masing-masing daerah,” ujarnya saat konferensi pers di kantor BPJS Ketenagakerjaan Pemuda, Semarang, Senin (27/6).

Menurutnya, dalam penegakkan aturan tersebut, mulai Juli 2015 telah membentuk tim pengawas dan pemeriksa yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan proses implementasi pengawasan dan pemeriksaan kepada perusahaan yang tidak patuh.

Dari hasil itu, tercatat 1.423 perusahaan tidak patuh dan 967 di antaranya perusahaan dalam proses pengawasan, 333 perusahaan dilakukan proses pemeriksaan serta  212 perusahaan diserahkan kepada penegak hukum.

“Termasuk PT Nyonya Menier perusahaan jamu Semarang belum kami pidanakan. Kita masih toleransi untuk membicarakan bersaqma manajamen agar menyetorkan kewajibannya. Bila, upaya pendekatan kita diabaikan begitu saja, tentu akan kami seret hukum,” tuturnya.

Sementara, dari kasus yang dilakukan proses pengawasan dan pemeriksaan tercatat sebanyak 644 perusahaan adalah perusahaan wajib belum daftar, 688 kasus perusahaan penunggak iuran, 26 kasus perusahaan mendaftarkan upah karyawannya sebagian, 34 kasus perusahaan mendafatarkan tenaga kerja sebagian, dan 31 kasus perusahaan yang tidak mendaftarkan keseluruhan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dari perusahaan itu, ada 84 perusahaan telah diberikan sanksi teguran secara tertulis, empat perusahaaan diberikan sanksi denda dan 722 perusahaan tersebut yang diserahkan ke penyidik,” ujarnya.

Beberapa perusahaan yang dikenai sanksi denda dan pidana terancam dijerat penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda maksimal Rp1 miliar. (RS)

124
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>