Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah berharap Pemprov Jateng dapat kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun ini.

Ketua BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali memberikan apresiasi atas berjalannya Government Resources Management System (GRMS) yang telah bermigrasi dari birokrasi yang konvensional menuju elektronik.

Apalagi kinerja GRMS itu, lanjutnya, telah meraih predikat sangat baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menyabet penghargaan dari Kementerianpan RB pada, Kamis lalu (28/3)

Selain itu, dia menambahkan BPK juga memberikan sejumlah catatan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemprov Jateng  2018 kepada Ketua BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali di kantor BPK setempat, Jumat (29/3).

“Secara substansi, BPK meminta kami harus mampu mempertahankan opini WTP. Mengingat waktunya yang pendek, maka semuanya kerja lembur. Karena ini bagian dari komitmen menjaga marwah good governance,” ujar Ganjar.

Menurutnya, Pemprov Jateng mendapatkan apresiasi dengan penggunaan sistem elektronik GRMS yang sudah berjalan. Tetapi berhubung ada proses transisi yang belum tuntas, maka BPK memperingatkan agar manualnya (proses penyusunan standarisasi harga barang) juga tidak hilang.

Berdasar data diperoleh, tutur Ganjar, Pemprov Jateng melaporkan neraca dengan jumlah aset sebesar Rp35.543.222.074.282,90; kewajiban sebesar Rp463.892.579.687,59; dan ekuitas sebesar Rp35.079.329.494.595,30. Selanjutnya, realisasi anggaran dengan SILPA sebesar Rp1.570.915.877.930, laporan arus kas per 31 Desember 2018 dengan saldo Rp1.570.918.633.041,72 hingga laporan operasional, laporan perubahan ekuitas maupun perubahan saldo anggaran.

“Berikutnya, persiapan menuju audit kinerja. Maka SOP dan prosedur itu mesti siap. Mudah-mudahan ini jadi catatan SKPD-SKPD. Termasuk pelaksanaan Undang Undang pemindahan aset yang dulu kewenangan kabupaten/kota sekarang beralih ke provinsi, hingga diharapkan bisa dipercepat. (RS)

 

 

21
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>