Sebarkan berita ini:

4-Dana hibah1SEMARANG[SemarangPedia] – Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan belanja dana hibah Kesatuan Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah tidak transparan dan realisasi belanja diketahui terjadi ketimpangan antara efektifitas dan efisiensi penggunaannya.

Anggota V BPK RI, Moermahaandi Soerja Djanegara mengungkapan penggunaan anggaran ada ketidakpatuhan terhadap amanat peraturan undang-undang dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Ada realisasi Belanja Sewa pada Dinas Pemuda dan Olahraga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan. Mengakibatkan ketidakhematan dan kelebihan pembayaran,” ujar dia di Semarang, Sabtu (4/6).

Untuk itu, lanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jateng segera melakukan perbaikan paling lambat 60 hari sejak laporan secara resmi diserahkan. Dengan demikian, predikat wajar tanpa pengeculian (WTP) yang diberikan dapat dipertahankan.

“BPK mengharapkan agar rekomendasi BPK dan action plan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan kerja keras dan disiplin tinggi, sehingga terwujud adanya perubahan yang bersifat sistemik dan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP,” tuturnya.
LHP BPK pun sudah diserahkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Meski opini WTP, masih ditemukan pula kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah provinsi Jateng dalam penyusunan laporan keuangan.

Beberapa temuan itu, lanjutnya, meliputi pengendalian Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada DPPAD kurang memadai, sehingga realisasi belanja insentif pemungutan pajak PBBKB dan BBNKB tidak tertib dan penyajian Piutang PKB belum sepenuhnya didukung dengan database yang memadai sehingga potensi pendapatan belum bisa disajikan secara akurat.

Secara umum, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Opini itu keluar setelah BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 di Pemprov Jateng.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. (RS)

114
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>