Sebarkan berita ini:

27-diskusi-pkbSEMARANG[SemarangPeeia] – Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan dijadikan acuan menjadi single data untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Jawa Tengah  Tavip Supriyanto mengatakan PBDT pada 2015 dari TNP2K akan menjadi acuan single data untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

“Kita sudah punya data dari TNP2K. Data itu adalah data by name, by address di seluruh Jateng. Sekarang data itu kita berikan kepada Bupati/Walikota se-Jateng. Melalui data tersebut diharapkan menghasilkan data yang valid,” ujarnya usai Diskusi Publik Hambatan dalam Penerapan UU Desa yang diselenggarakan oleh FPKB DPRD Jateng di ruang Fraksi PKB, Kamis (27/10).

Menurutnya, melalui PBDT itu diharapkan bantuan untuk warga miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat tepat sasaran sesuai yang diharapkan.

“Data itu  akan dipakai untuk menjadi acuan. Selama ini kan data yang dipakai ada dari BPS, Bapenas dan lainnya, sehingga bantuan tidak optimal karena data kurang valid,” tuturnya.

Sebelumnya, Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) untuk penentuan peta desa miskin di Jawa Tengah dinilai tidak sesuai lagi sebagai acuan, sehingga dimungkinkan bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Fuad Hidayat, Pemprov Jateng  perlu segera mengambil langkah agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan bantuan desa pada APBD 2017.

Dengan demikian, lanjutnya, jika masih menggunakan data PPLS pada 2011 yang dikeluarkan BPS dipastikan kondisinya kini telah berubah.

“Kami minta Pemprov Jateng untuk pembahasan Bantuan Desa pada APBD 2017 tidak lagi menggunakan data PPLS 2011 sebagai satu – satunya acuan,  mengingat situasi peta kemiskinan desa di Jateng sudah berubah. Jeda waktu enam tahun jelas banyak sekali perubahan,” tuturnya.

Menurutnya, banyak desa yang kondisinya miskin, tapi ketika dicek di PPLS justru masuk kategori hijau (miskin ringan). Sebaliknya, ada desa yang sebetulnya sudah bagus justru teridentifikasi sebagai desa merah (miskin).

Kesalahan pada pemetaan, dia menambahkan akan berakibat pada kesalahan pola pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. (RS)

189
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>