Sebarkan berita ini:

2-vonis-hakim1SEMARANG[SemarangPedia] – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang menjatuhkan vonis hukuman selama tujuh bulan penjara kepada tersangka Soetijono, Direktur CV Bumi Raya yang bergerak dibidang jasa transportasi atas perkara pidana perpajakan.

Majelis Hakim yang diketuai Moh. Zaenal Arifin menyatakan terdakwa selain divonis tujuh bulan penjara juga harus membayar denda Rp5,8 miliar dua kali dengan jumlah total senilai Rp11,7 miliar dan subsider dua bulan kurungan.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Sri Heryono menuntut terdakwa dengan pidana 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp5,8 miliar kali dua sebesar Rp11,7 miliar dengan subsider 3 (tiga) bulan  kurungan.

Saat membacakan vonis, Hakim menyebutkan sesuai fakta persidangan, Soetijono telah terbukti melakukan pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari -Desember 2007 yang isinya tidak benar dengan modus membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya dengan sejumlah perusahaan.

Di satu sisi, berdasarkan keterangan para saksi dari perusahaan bersangkutan, mereka tidak pernah melakukan transaksi jual-beli dengan CV Bumi Raya.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.16/ 2000 yang merugikan Negara sebesar Rp 5,8 miliar,” tutur Zaenal, Rabu (9/11). 

Sementara saat ini Kanwil DJP Jawa Tengah I sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 16 Wajib Pajak dan penyidikan terhadap 8 Wajib Pajak. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Plt Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah Dasto Ledyanto menyatakan Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan, atau Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dengan demikian, lanjutnya, kepada Wajib Pajak diimbau baik yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan untuk memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut.

“Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan tetap akan kami tindak dengan tegas sesuai undang-uyndang yang berlaku,” ujarnya.

1.438
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>