Sebarkan berita ini:

Processed with VSCO

SEMARANG[SemarangPedia] – Santer asprirasi publik mengenai Penanganan dan Penindakan Terorisme Poso pekan lalu, khusunya terkait peran TNI menjadi perhatian lebih dari Hendardi Ketua Setara Institute.

Dalam hal tersebut dia meminta DPR untuk menangkap aspirasi publik khususnya peran TNI dalam kewenanganya menindak terorisme untuk tidak terlibat secara langsung. Pasalnya kewenangan TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas memiliki pendekatan yang berbeda.

“Doktrin TNI adalah kill or to be killed, bekerja dalam kerangka perang tanpa mengabaikan prinsip fair trial. Sedangkan Polri mengedepanan  penghormatan terhadap HAM dan hukum,” ujarnya pada siaran pers yang diterima SemarangPedia.com, Rabu. (27/7).

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) hanya diperbolehkan melalui perintah Presiden.

“Penundaan pembentukan UU Perbantuan Militer adalah cara  membiarkan TNI bekerja di wilayah abu-abu, sehingga bisa masuk ke sektor manapun, bukan hanya terorisme tetapi termasuk berbagai urusan sipil,”  tuturnya.

Dia menilai jika perluasan wewenang TNI dengan cara menyisipkan peran baru dalam berbagai penanganan kejahatan dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan berpotensi mengembalikan supremasi militer pada ruang sipil.

“Jadi DPR mestinya menolak aspirasi pelibatan TNI dalam penindakan terorisme. Usulan ini merusak sistem penegakan hukum pidana,” tuturnya. (RS)

 

126
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>