Sebarkan berita ini:

30-karding1WONOSOBO[SemarangPedia] – DPR-RI meminta penegak hukum bisa lebih mengutamakan bertindak melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan bantuan Angaran Dana Desa (ADD), mengingat selama ini masih bahyak ketidatahuan masyarakat perangkat desa.

Anggota Komisi III DPR-RI  Abdul Kadir Karding mengatakan penegak hukum bisa ikut mengedepankan pencegahan terhadap penggunaan ADD, karena ketidaktahuan masyarakat, sehinga aparat kepolisian dapat memberikan bimbingan teknis atau penyuluhan hukum.

“Polres sebakiknya memberikan bimbingan teknis, mengingat SDM perangkat desa sangat terbatas,” ujarnya di depan Kapolres Wonosobo AKBP Azis Adriansyah, saat reses ke Polres Wonosobo, Sabtu, (29/10)

Menurutnya,  pengunaan ADD perlu bimbingan lebh mengenai teknisnya, jika msayarakat sudah memahami, namun, jika dalam pelaksaaan mereka nekaat mengalahgunaan ADD baru ditindak sesuai hukum agar tidak meluas ke beberap daerah lainya.

Karding yang juga Ketua Fraksi PKB MPR-RI menuturkan sejalan dengan semangat meningkatkan pembangunan desa, bantuan ADD sangat bermanfaatkan bagi perangkat desa untuk menggunakan pembangunan di wilayahnya.

Kapolres Wonosobo AKBP Azis Adriansyah nampaknya sepakat dengan masukan Anggota Komisi III DPR-RI yang membidangi Hukum, Keamanan dan HAM itu, karena akan mendorong pembangunan sejumlah desa di wlayahnya.

Menurutnya, aparat kepolisian siap mengutamakan pencegahan itu, sebagai upaya untuk menghindari terjadi penyalahgunaan ADD oleh sejumlah perangkat desa di wilayah Wonosobo.

30-karding2 “Kami memehamai, pelanggaran lebih karena skill perangkat, sehinga penyuluhan dan bimbingan perlu doalkukan dan diutamakan,” tuturnya.

Dari sebanyak 265 desa di wilayah Kabupaten Wonosobo, tercatat hanya satu 1 perkara terkait penyalahgunaan anggaran desa yang sudah ditindaklanjuti keplosian. Baan kini penyidikan dan penahanan oknum Kepala Desa sudah dlakukan karena diduga kuat kesengajaan.

Dia mengatakan untuk meningkatkan pencegahan itu, idealnya jumlah Babinkamtibmas Polres Wonosobo jumlahnya bisa ditambah. Dari 265 desa, jumlah Babinkamtibmas saat ini hanya 51 orang.

Total anggota kepolisian resort Wonosobo, lanjutnya, sebanyak 630 orang, sehingga rasio satu polisi di Wonosobo harus melayani ,1500 warga.

“Idealnya butuh polisi sekitar 1.200 personil, sehingga satu polisi bisa melayani maksimal sekitar 400 warga, seperti di negara Jepang,” ujar Karding. (RS)

93
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>