Sebarkan berita ini:
Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh

SEMARANG[SemarangPedia] – DPRD Jateng mengharapkan Peraturan KPU (PKPU)  tetang Pilkada serentak 2020 ditengah panedmi Covid-19 bisa segera diterbitkan, sehingga bisa dijadikan landasan KPU daerah untuk menjalankan tugasnya.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mengatakan peraturan KPU tentang Pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sangat dibutuhkan bagi KPU daerah untuk menjalankan tugasnya.

Menurutnya, peraturan KPU itu akan menjadi landasan bagi KPU daerah untuk bergerak melaksanakan tugasnya sesuai aturan tersebut.

“Jika peraturan KPU sudah terbit maka akan mudah bagi KPU daerah untuk mengikuti aturan yang ada,” ujarnya kepada semarangpedia.com, Kamis, (4/6).

Politisi Partai Golkar itu, menambahkan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang dipastikan ada pembengkakan  anggaran karena harus disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan korona (Covid-19).

“Penambahan anggaran itu untuk pengadaan logistik protokol kesehatan seperti masker, face shield, hand sanitizer, sabun cuci tangan, thermo gun, sarung tangan sekali pakai,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, ada wacana alat coblos berupa paku digunakan sekali pakai mengingat ditengah pandemi sangat rawan digunakan bergantian oleh para pemilih di dalam TPS.

“Bentuknya entah seperti apa. Bisa juga, penggunaan alat coblos berupa paku digunakan sekali pakai oleh pemilih di setiap pemilih,” ujarnya.

Terkait adanya pembengkakan anggaran Pilkada,  menurut Saleh, juga dikarenakan adanya kemungkinan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Misalnya semula setiap TPS digunakan pemilih sekitar 400 orang, maka dengan penerapan protokol kesehatan jumlah pemilih di setiap TPS bisa jadi hanya 200 orang, sehingga kondisi itu dampaknya jumlah TPS bertambah,” tuturnya.

Di sisi lain, tutur Saleh, terkait kampanye, pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember mendatang berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

“Di tengah pandemi Covid-19, bagi calon kepala daerah tidak bisa lagi mengumpulkan massa besar untuk menyampaikan visi misinya. Namun jumlahnya akan dibatasi sesuai protokol kesehatan. Bahkan dimungkinkan bagi calon menggunakan media virtual untuk menyampaikan visi misi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara Pemilu menyepakati Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Kesepakatan itu, muncul dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR-RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP pada Rabu (27/5). (RS)

22
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>