Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – DPRD Jawa Tengah harus memiliki akuntabilitas dan transparansi yang tinggi jika ingin cepat mewujudkan menjadi parlemen modern, hingga bisa lebih dekat dengan rakyat.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan parlemen yang modern adalah parlemen yang membuka ruang publik seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga harus akuntabel dan transparansi.

“Upaya untuk terus mewujudkan Parlemen Modern itu, kami akan mengajak seluruh anggota dewan ikut memanfaatkan teknologi informasi. Hal itu bisa dilakukan dengan merubah mindset nya sehingga seluruh anggota dewan bisa meningkatkan kesadarannya,”  ujarnya dalam Forum Diskusi yang mengusung tema ‘Parlemen Modern’ di ruang rapat Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng, Rabu (18/9).

Forum Diskusi yang digelar Fraksi Golkar DPRD Jateng itu, menghadirkan nara sember selain Ferry Wawan Cahyono, juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng Mohammad Saleh, Pengamat Politik Undip Semarang Hidayat Sardini dan Agus Widyatmo Wartawan Senior.

Menurut Ferry, selain memiliki akuntabilitas yang tinggi, segala yang terkait dengan DPRD Jateng juga bisa diakses secara mudah oleh masyarakat, di antaranya DPRD Jateng harus menggunakan informasi digital yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga informasi apa pun dapat dibuka dan bisa menerima masukkan dari rakyat.

Dengan demikian, lanjutnya, DPRD Jateng juga harus bisa menjadi salah satu lokasi rujukan penelitian akademis, serta menjadi salah satu acuan pusat pengetahuan memori bangsa.

“Bahkan dengan keterbukaan informasi tersebut, maka seluruh kegiatan anggota dewan bisa diketahui. Hal itu bisa membuka pikiran masyarakat yang selama ini cenderung menilai negatif,” tutur Ferry yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Jateng.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng Mohammad Saleh menuturkan Parlemen Modern tidak terlepas dari pembangunan sistem teknologi informasi. Dengan adanya sistem yang baik itu, maka upaya paperless bisa diwujudkan di DPRD Jateng.

“Seperti kita lihat selama ini, kinerja DPRD tidak lepas dari sejumlah berkas dengan banyak kertas. Sebagai contoh, jika produk hukum bisa masuk dalam aplikasi, maka masyarakat bisa mudah mengaksesnya. Termasuk, produk online seperti eWadul Dewan, jika bisa dibuat aplikasi maka mudah didownload dan diakses masyarakat. Hal-hal seperti itulah yang perlu kita pikirkan agar Parlemen Modern bisa dilanjutkan terus,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, semua kegiatan DPRD apapun bentuknya baik rapat, kunjungan kerja dan lainnya harus dapat direkam, bukan hanya sekedar untuk dokumentasi, namun dapat dipublikasikan melalui berbagai media sosial (medsos) hingga bisa diketahui publik secara terbuka.

Pengamat Politik Undip Semarang Hidayat Sardini mengatakan Parlemen Modern tersebut tidak hanya soal pemanfaatan teknologi informasi, tapi juga butuh ide atau gagasan-gagasan baru, sehinggadengan hadirnya ‘wajah-wajah’ baru di Fraksi Golkar diharapkan menambah gagasan baru mewujudkan Parlemen Modern di DPRD Jateng.

“Saya pikir setiap anggota dewan butuh staf ahli untuk menunjang Parlemen Modern tersebut. Selain itu, setiap anggota dewan harus bisa mendekati media massa maupun masyarakat, sehingga peka dengan isu-isu publik yang muncul. Saya rasa Partai Golkar mampu melakukannya, mengingat pengalaman partai yang cukup lama,” tutur Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Undip Semarang itu.

Perlemen modern, lanjutnya, lebih memprioritas keterbukaan hingga segala kinerja dapat diketahui publik, bahkan parlemen modern bisa dikatakan antara aspirasi dan kebijakan saling berkaitan. Jika dilihat dari sejarahnya, deklarasi parlemen modern sendiri merupakan kesepakatan parlemen secara internasional untuk lebih terbuka, di antaranya memanfaatkan teknologi informasi dan bisa diakses secara jarak jauh oleh masyarakat.

Menurutnya, dengan upaya itu citra anggota parlemen yang tidak bekerja, menjadi bisa diketahui jika seluruh kegiatan dibuka dan bisa diakses rakyat. Banyak yang menilai kunjungan kerja (kunker) hanya untuk menghabiskan anggaran. Dari situ bisa dikuak, apakah kunker mereka menghasilkan Perda. Kemudian dalam setahun sudah mengerjakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berapa dan manfaatnya untuk masyarakat.

Senada Wartawan Senior Agus Widyanto menuturkan kualitas kinerja dewan dan andilnya terhadap kepentingan publik sangat penting. Rekam jejak dewan terhadap produk yang dibuat, dan seperti apa prosesnya harus diketahui masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik.

Jika bisa dibuat seakuntabilitas mungkin, tutur Agus, maka masyarakat akan menilai bagaimana kinerja dewan, mengingat anggota DPRD prosesnya merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung.

Menurutnya, perlemen modern juga tidak hanya soal teknologi informasi tapi juga perilaku setiap anggota dewan, sehingga jika ingin mewujudkan perlemen modern, mereka juga harus rela menghilangkan gila kehormatan ataupun derajat, mengingat penggunaan teknologi digital bakal menyamping hal itu.

“Saya meyakini Fraksi Golkar mampu menangani persoalan mengenai Parlemen Modern tersebut. Misalnya, yang sebelumnya jika mengundang rapat anggota dewan harus formal menggunakan undangan cetak yang rapi, meski tempat tinggal mereka jauh diluar kota. Namun, era tenologi digital pola lama itu harus segera dihapus, mengingat saat ini mengirimkan undangan bisa lebih cepat hanya beberapa detik sampai dengan menggunakan teknologi canggih seperti WA, Email maupun media sosial lainnya,” ujarnya.

Pola lama itu, tutur Agus, tidak efektif dan mengeluarkan biaya lebih besar, tidak hanya ongkos kurir, maupun cetak undangan tetapi biaya tak terduga bakal muncul. Pola lama ini harus segera ditinnggalkan di era perlemen modern ke depan.

Agus mengatakan perlemen modern juga akan menunjukkan siap menerima kritik secara terbuka dari masyarakat terhadap kinerja dewan. Hal tersebut menjadi bagian dari membuka ruang publik yang merupakan salah satu indikator sebagai sebuah instansi yang transparan dan akuntabel.

“Selama ini citra dewan selalu digambarkan dengan potret buram sebagai sebuah instansi yang minim bekerja. Padahal, dewan pun memiliki proses yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Contohnya, selama ini dewan hanya dinilai kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan dalam setahun. Padahal, menghasilkan sebuah Perda bukanlah proses yang gampang,” tutur Agus. (RS)

13
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>