Sebarkan berita ini:

1-pungliSEMARANG[SemarangPedia]  – DPRD Jateng kebanjiran pengaduan dari kalangan masyarakat masalah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas dalam kepengurusan adminstrasi atau pada pelayanan publik.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Masruhan Syamsurie mengatakan pihaknya masih sering menerima aduan dari masyarakat terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas pelayanan public.

Meski pemerintah telah menyatakan perang melawan pungli, lanjutnya, masih ada sebagian masyarakat memberikan sejumlah uang yang tidak diatur dalam peraturan akan memudahkan segala urusan.

“Pada umumnya saat dewan reses ke daerah, banyak menerima aduan di pemerintahan desa terutama dalam hal masalah pengurusan surat-surat administrasi. Kalau soal nominalnya itu nomor dua, yang terpenting soal pungli itu adalah sangat membahayakan mental karena bisa menjadi kebiasaan masyarakat,” ujarnya saat dialog Gayeng Bareng Gubernur Jateng, di Semarang, Selasa. (1/11)

Ketua LSM Pattiro Widi Nugroho mengatakan kasus pungli hingga kini masih sering ditemukan di dunia pendidikan, melalui penarikan biaya yang tidak semestinya oleh pihak sekolah.

Menurutnya, pungli itu terjadi karena kurangnya pengawasan, dan ketidaktahuan komite sekolah.

“Dari rekap laporan yang masuk ke kami, dalam konteks pungli ada 16 kasus pelaporan pungli di sekolah. Bahkan terdapat oknum yang mengintimidasi atau menekan kalau ada yang mempermasalahkan soal pungli ini,” tuturnya.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini pungli menjadi sorotan serius oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam sidak yang dilakukan gubernur di Magelang beliau memergoki seorang oknum polisi melakukan pungli di Samsat Magelang.

Ganjar Pranowo meminta masyarakat merekam pungli yang dilakukan oleh oknum petugas jika menjumpainya. Rekaman itu kemudian diunggah dan dilaporkan ke  berbagai kanal yang disediakan pemerintah, sehingga diharapkan langkah tersebut dapat mengurangi praktik pungli. (RS)

255
Sebarkan berita ini:

One Comment

  1. Yth Pak Masruhan Syamsurie, Kami para pensiunan karyawan Pabrik gula dan Kantor Direksi PTP Nusantara IX mohon bantuannya, ingin mengadakan audensi perihal uang Santunan Hari Tua yang tidak sesuai dengan SK Pensiun dan PKB ( Perjajian Kerja Bersama).
    Sampai saat ini kami ingin berdialog dengan Direktur PTPN IX belum pernah terlaksana, karena direktur sepertinya lari ari tanggung jawab, selalu mewakilkan pada Stafnya….
    Demikian pak, sekali lagi kami mohon tanggapan dan bantuan dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Tks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>