Sebarkan berita ini:

 

SEMARANG[SemarangPedia] – Kalangan DPRD Jateng meminta kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol di sejumlah ruas sebaiknya dibatalkan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng dari FPKS Hadi Santoso mengatakan kenaikan tarif di saat kondisi ekonomi masih belum pulih dan pandemi belum tahu kapan berakhirnya ini sangat tidak tepat.

“Secara regulasi memang dimungkinkan kenaikan tiap dua tahun sekali, tapi Jasa Marga dan Kementerian PUPR harusnya juga pakai hati dalam mengambil keputusan,” ujarnya usai menerima keluhan dari para pengelola angkutan barang.

Menurutnya, kenaikan tarif sembilan jalan tol di Pulau Jawa meliputi, Jakarta Outer Ring Road/JORR (E1, E2, E3, W2U dan Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami), Cikampek-Padalarang, Padalarang-Cileunyi, Semarang Seksi A,B,C, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, dan Surabaya-Gempol yang sudah mulai berlaku pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 00.00.

Dia menilai waktunya tidak tepat dan berpotensi menambah beban masyarakat pada kondisi saat ini.

Dia menambahkan dari sembilan ruas itu, yang langsung berimbas pada masyarakat Jawa Tengah adalah ruas Pejagan-Pemalang dan ruas Semarang A,B,C. Untuk Pejagan Pemalang naik Rp2.500, Gol I dari Rp57.500 menjadi Rp60.000, Gol II dan III menjadi Rp 90.000, Gol IV dan V menjadi Rp120.000, sedangkan untuk Semarang A,B, C naik Rp 500.

”Masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol itu terutama pengusaha jasa transportasi angkutan barang,” tuturnya.

Hadi mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikan tarif tol atau minimal hingga kondisi ekonomi benar-benar pulih.

“Kita semua sedang prihatin dan para pengusaha masih berusaha mempertahankan diri di masa sulit ini, batalkan atau tunda sampai kondisi benar-benar pulih,” ujarnya.

Dia juga menilai tujuan dari pembangunan tol ini salah satunya untuk efisiensi biaya transportasi baik manusia maupun barang, tapi dengan kenaikan tarif tanpa melihat kondisi ekonomi tentu akan bertentangan dengan tujuan pembangunan.

Karena ini, tutur Hadi, investasi jangka panjang, semua sudah dihitung di awal dan masih ada cukup waktu sampai ekonomi membaik, sebaiknya pemerintah “ngrogoh roso kemanungsan” dalam menaikkan tarif ini. (RS)

 

6
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>