Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Ratusan buruh yang bergabung dalam wadah Aliansi Buruh Kota Semarang menggelar aksi mendatangi Kantor DPRD Kota Semarang, mereka menanyakan penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 di Kota Semarang sebesar Rp 2,7 juta yang sebelumnya mereka usulkan.

Selain itu, mereka juga meminta DPRD Kota Semarang mendorong dan merekomendasikan usulan besaran UMK dari Serikat Buruh Kota Semarang kepada Wali Kota Semarang untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Untuk UMK 2018, pihak Serikat Buruh bersama dengan Dewan Pengupahan dari Unsur Buruh meminta besaran UMK Kota Semarang sebesar Rp 2.754.865. Besaran tersebut berdasar pada kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Semarang ditambah dengan prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kedatangan ratusan buruh itu, akhirnya dapat dilakukan auidiensi dengan DPRD yang diterima Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, Selasa siang. (7/11)

Karmanto, perwakilan buruh  mengatakan para buruh mengharapkan usulan besar UMK 2018 itu adalah riil tidak hanya asal-asalan, survei dari Januari hingga September 2017 dilakukan oleh seluruh Dewan Pengupahan dari Unsur Buruh yang mendapatkan hasil sekitar Rp 2,5 juta dan ditambahkan prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi hingga menjadi Rp 2,7 juta.

Menurutnya, formulasi UMK menggunakan PP 78/2015 sudah tidak relevan lagi digunakan, apalagi bagi kota seperti Semarang dengan UMK yang hanya Rp2,125 juta pada tahun ini, akan semakin tertinggal dengan UMK kota besar lain di Indonesia.

KHL, lanjutnya, yang menjadi acuan para buruh dalam penghitungan UMK meliputi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang kebutuhan perumahan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan transportasi, kebutuhan rekreasi dan tabungan.

Sementara itu,  DPRD Kota Semarang menyatakan mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 di Kota Semarang sebesar Rp 2,7 juta seperti diusulkan buruh tersebut hingga diharapkanUMK yang diterima bisa menjadikan buruh hidup layak.

“Pada prinsipnya DPRD mendukung yang disampaikan oleh serikat pekerja, namun, persoalan angkanya berapa itu adalah kewenangan dari Wali Kota dan Gubernur,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, usai menerima aliansi serikat pekerja/buruh itu.

Dia mengharapkan UMK yang akan diputusan Gubernur dan Wali Kota dapat memenuhi kesejahteraan para buruh, meski prosesnya harus melalui kajian, perhitungan inflasi, dan peraturan-peraturan lainnya.

Menurutnya keberadaan PP 78/2015 yang selama ini digunakan dasar pemerintah menentukan UMK seperti ‘mengunci’ buruh, mengingat hanya berdasarkan UMK tahun berjalan ditambah inflasi. Padahal, seharusnya juga berdasarkan survei harga di lapangan.

Bahkan Wiwin juga setuju jika PP tersebut dicabut, kemudian penentuan UMK menggunakan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pencabutan PP merupakan kewenangan dari Pemerintah Ppusat, sehingga legislatif  hanya bisa menyuarakan.(RS)

71
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>