Sebarkan berita ini:

16-sukirmanSEMARANG[SemarangPedia] – DPRD Jateng menyarankan esekutif  Provinsi bisa memberikan solusi terbaik bagi eselon II yang tidak memperoleh jabatan, menyusul dilakukan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman meminta Gubernur Jawa Tengah dapat mencari solusi terbaik bagi eselon II yang tidak kebagian jabatan, setelah perda tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) disahkan.

Menurutnya, setelah Raperda tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah disahkan menjadi perda, maka banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng yang dihapus atau dilebur serta digabung.

Dengan demikian, lanjutnya, banyak pejabat berpotensi di sejumlah SKPD yang dihapus maupun dilebur itu tidak memiliki tempat.

“Setelah perda itu terbit, sejumlah pejabat di SKPD yang dihapus akan banyak nganggur, meski mereka berpotensi. Gubernur harus peka terhadap pejabat itu untuk memberi tempat sesuai kemampuan yang dimiliki. Jangan sampai “Pentagon”  artinya Pejabat Penting Ora Oleh Nggon,” ujar politikus PKB itu kepada semarangpedia.com, Jumat. (16/9)

Sebelumnya, DPRD Jawa Tengah telah mengesahkan Raperda tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Jumat sore (16/9).

Dalam perda tersebut, terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng yang dihapus atau dilebur, digabung, serta ada yang baru.

Dari semula terdapat 59 menjadi 48 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni menjadi 23 dinas, delapan biro, tujuh badan, tujuh RSUD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Kesbangpol. (RS)

111
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>