Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Jateng disarankan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan mempartahan lahan pertanian.

Anggota Pansus Raperda RTRW DPRD Jateng Romli Mubarok mengatakan keberadaan RTRW sangat strategis untuk pembangunan provinsi Jateng ke depan.

“Selain pemerataan pembangunan, tentunya juga tetap memperhatikan kelestarian alam,” ujarnya, Selasa (25/9).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan dengan adanya perkembangan, khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka RTRW Provinsi Jateng dilakukan perubahan dari sebelumnya tertuang dalam Perda Provinsi Jateng No 6 Tahun 2010 tentang RTRW 2009-2029.

Namun, dia menambahkan semuanya tetap mengacu pada tujuan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata yang selama ini menjadi potensi besar di Jateng.

Di bidang pertanian, menurutnya, harus ditekankan kepada kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sementara di bidang pariwisata, bisa dilakukan dengan penguatan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

“Bahkan pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan juga menjadi prioritas,” tutur  Anggota Komisi A DPRD Jateng itu.

Sementara di bidang industri, Jateng harus memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional. Selain industri kecil menengah (IKM) memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar.

“Memiliki struktur industri yang kuat dan daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara lain,” ujar Romli.

Sebelumnya Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jateng terus dikebut dan bakal rampung, dan kini dalam persetujuan substansi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan revisi tersebut tinggal menyelesaikan permasalahan terkait garis pantai dan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Menurutnya, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang daerah, harus betul-betul menjadi perhatian bersama, sehingga gerak langkah pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, memiliki nilai berkelanjutan dan tetap mampu menjaga kondisi kelestarian lingkungan alam sekitarnya.

Jateng, dia menambahkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional, sehingga kawasan lahan lestari pertanian harus terus dijaga dan dipertahankan dengan ikut mengajak dan melibatkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Jateng.

“Kita tidak ingin kawasan yang harusnya jadi lumbung pangan dengan mudahnya berubah menjadi kawasan industri atau perumahan. Bahkan kawasan hijau maupun hutan lindung beralih fungsi untuk hal yang lain,” tuturnya.

Seperti diketahui pada Periode 2017-2018, Provinsi Jateng dan 35 kabupaten/ kota sedang melakukan revisi Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota. Hingga saat ini 18 Kabupaten/Kota sudah mengajukan proses rekomendasi gubernur ke DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tercatat 11 kabupaten/ kota di antaranya Kabupaten Purbalingga, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Demak, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota Magelang dan Semarang telah mendapat rekomendasi gubernur.

Sementara, dua kabupaten lainnya meliputi Kabupaten Sukoharjo dan Pemalang telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR dan telah memiliki Perda RTRW yang baru.

Keduanya diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi kabupaten/ kota yang lain untuk segera menyelesaikan RTRW di daerahnya masing-masing. (RS)

25
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>