Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Kedua kurator kasus PT Nyona Meneer tidak menemukan kesepahaman alias deadlock, akibat adanya perbedaan pendapat saat dilakuka pertemuan hinga dua kali.

Pengadilan Negeri (PN) Semarang membenarkan adanya perbedaan pendapat kurator PT Nyonya Meneer tersebut dalam penjualan 72 merek.

Humas PN Semarang Eko Budi mengatakan salah satu kurator Ade Liansyah tidak sepaham dalam penjualan 72 merek PT Nyonya Meneer, karena  setelah pertemuan dua kali pertemuan pada 21 dan 25 Februari lalau kedua kurator tidak menemukan kesepahaman hingga deadlock.

“Salah satu kurator Ade Liansyah tidak sependapat dengan kurator lain untuk menjual merek PT Nyonya Meneer, sehingga para kurator meminta waktu untuk menempuh langkah berikutnya,” ujarnya, Rabu (28/2).

Menurutnya, penawaran tertinggi 72 merek PT Nyonya Meneer senilai Rp10,25 miliar dan sudah ada peminatnya. Namun, jika masih terjadi deadlock kedua kurator PT Nyonya Meneer akan diselesaikan melalui undang-undang kepailitan.

Seperti diketahui sebelumnya, perwakilan keluarga PT Perindustrian Njonja Meneer (Nyonya Meneer) Charles Saerang digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh RR Rumani Kusumaastuti dalam perkara wanprestasi.

Objek hukum dalam perkara bernomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang telah didaftarkan pada 21 Februari 2019 itu, adalah perjanjian sewa rumah yang diduga kuat merupakan aset terjamin eks perusahaan jamu yang berbasis di Semarang itu kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain Charles Saerang (tergugat 1), juga ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (tergugat 2), PT BPD Papua (tergugat 3), Pujianto (tergugat 4), dan tim kurator kepailitan Nyonya Meneer (tergugat 5).

Gugatan hukum perkara wanprestasi yang dialamatkan kepada Charles Saerang itu, kini menjadi ganjalan baru bagi perusahaan dan kurator yang tengah menyelesaikan kewajiban pemberesan aset, sejak diputuskan pailit oleh pengadilan untuk membayar utang kepada para krediturnya.

Dalam petitum, Rumani meminta pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi tersebut untuk seluruhnya. Selain juga meminta pengadilan menyatakan  perjanjian sewa rumah yang dibuat pada 6 Januari 2014 sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menyatakan bahwa status rumah yang menjadi objek sengketa tersebut dalam keadaan status quo menunggu putusan pengadilan dalam pekara ini. (RS)

 

252
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>