Sebarkan berita ini:

SEMARANG[Semarangpedia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menganggap Hakim Mahkamah Agung  (MA) yang menangani kasus pabrik semen Rembang teledor dan tidak cermat saat mengeluarkan putusan keharusan Gubernur Jateng mencabut izin lingkungan pembangunan semen Rembang.

Selaian itu, kata Ganjar, juga terdapat adanya tanda tangan yang dinilai fiktif yang diajukan sebagai salah satu materi gugatan.

Bertempat di ruang pertemuan Kantor Gubernuran JawaTengah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menemui warga yang pro dan kontra atas berdirinya pabrik semen Rembang, milik PT Semen Indonesia

Dalam pertermuan ini, dibahas beberapa hal, salah satunya adalah materi gugatan berupa ribuan tanda tangan yang diajukan pihak penggugat kepada pihak tergugat yakni Ganjar Pranowo.

Dalam pembahasan yang sempat berlangsung alot tersebut, Ganjar mempertanyakan adanya beberapa tanda tangan fiktif yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan mengambil keputusan. Bahkan Ganjar menganggap hakim MA bertindak teledor karena tidak cermat dan mengenyampingkan kontra memori PK dari pihak tergugat.

“Kalau kemudian orang ini fiktif, kira-kira boleh gak kita mempertanyakan?. versinya dari ahli hukum Soegiyopranoto menyatakan bahwa hakim punya kebebasan, menurut saya tidak, kebebasanya terbatas. Ini kebebasan yang tanpa pertimbangan, karena memori kontra kita tidak dipertimbangkan sama sekali, dan hakim saya kira teledor karena tidak menguji, mencermati apa yang ada disitu. saya yakin hakim tidak membaca, kalau membaca ada ultraman ada ini pasti kaget,” ujarnya, Selasa. (20/12)

Menanggapi hal ini, salah satu perwakilan warga pegunungan Kendeng menyatakan jika apa yang dipermasalahkan Ganjar saat ini adalah suatu hal yang keliru. Pasalnya , tanda tangan fiktif yang dimaksud Ganjar sudah digugurkan saat persidangan di tingkat PTUN Semarang dan Surabaya.

“Itu bukan menjadi tujuan dulur-dulur akan ngapusi atau main-main tidak, yang perlu diketahui,  itu sudah digugurkan waktu di PTUN Semarang dan Surabaya . Jadi yang kita buat materi PK ini adalah novum baru yang menyatakan Joko Prianto itu hadir meski sebenarnya tidak dan itu mungkin yang menjadi pertimbangan hakim,” tutur Gunretno Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)

Meski putusan PK Mahkamah Agung sudah jelas mengharuskan Ganjar Pranowo mencabut izin liungkungan dan menghentikan semua obyek sengketa Pabrik Semen Rembang, rupanya hal ini belum bisa membuat warga yang kontra terhadap keberadaan pabrik semen Rembang bernafas lega. Polemik kembali muncul saat Pemrov Jateng mengeluarkan izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia. (HN/RS)

94
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>