Sebarkan berita ini:

28-ganjar-polisiSEMARANG[SemarangPedia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo komitmen terhadap maklumat yang disepakati bersama Kapolda Jateng dan Pangdam IV/Diponegoro dan akan ikut mencegah pengerahan massa yang akan berangkat demo 2 Desember di Jakarta.

Maklumat yang berisi lima poin menyangkut aksi unjukrasa 2 Desember mendatang, di antaranya poin ke lima berisi penggunaan sarana transportasi, angkutan untuk kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum,  unjuk rasa, demonstrasi harus sesuai dengan trayek dan peruntukannya, sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menanggapi itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bagi yang melanggar trayek tidak segan-segan akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,karena sebelumnya pihak terkait melalui maklumat tersebut telah diingatkan.

“Kan sudah diingatkan, Kalau penggunaan sarana transportasi digunakan para aksi demo tidak sesuai trayek atau melanggar trayek, pasti kita tidak ragu untuk menindak tegas.  Negara ini kan butuh kondisi yang kondusif,’’ ujarnya, Senin. (28/11)

Gubernur menambahkan pihaknya juga memberi ruang untuk berdialog dengan para peserta aksi 2 Desember mendatang itu.

“Silakan sampaikan aspirasi, tidak pelu ke Jakarta. Kalau perlu, saya, Kapolda dan Pangdam yang akan berangkat untuk menyampaikan aspirasi mereja,” tuturnya.

Dialog, lanjutnya, adalah wadah partisipasi masyarakat membahas berbagai persoalan, karena melalui dialog juga menciptakan suasana masyarakat yang guyub.

“Perekatnya Pancasila, saling menghormati. Itu saja. Tapi kalau ada yang salah, kita hukum. Bukan berarti kalau salah dibiarkan. Itu ketegasan yang kita dorong,” tuturnya.

Seperti diketahui, menjelang aksi demo yang akan dilakukan pada 2 Desember mendatang di Jakarta, Polda Jateng mengeluarkan maklumat yang berisi lima poin. Dikeluarkannya maklumat sebagai sarana untuk mengingatkan, agar demo tidak berakhir dengan tindakan-tindakan pidana seperti yang terjadi pada 4 November lalu.

Saat Apel Konsolidasi Dalam Rangka Mengawal Kebhinnekaan di Lapangan Pancasila Simpanglima, Senin (28/11), Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono menjelaskan, maklumat pertama berisi agar masyarakat Jateng menyampaikan unjuk rasa di kabupaten/ kota masing-masing.

Kedua, masyarakat yang berunjuk rasa wajib bertanggung jawab dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan, tidak mengganggu ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga, dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, demonstran dilarang membawa senjata api, senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Keempat, pemberian fasilitas sarana dan prasarana dalam menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa, demonstrasi yang menimbulkan tindak pidana bisa dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dan kelima, penggunaan sarana transportasi, angkutan untuk kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa, demonstrasi harus sesuai dengan trayek dan peruntukannya, sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. (RS)

84
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>