Sebarkan berita ini:
Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG[SemarangPedia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut positif  pembentukan Komunitas Pemuda Pelajar Pegiat Hak Asasi Manusia (Koppeta HAM) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Ganjar, Koppeta HAM diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait hak asasi, mengingat faktanya, seringkali orang masih bingung, manakah yang sebenarnya menjadi haknya atau bukan.

“In case banyak terjadi orang bertanya, apakah ini hak saya atau bukan. Dalam tataran praksis, tentu kami pejabat di daerah sering mendapatkan itu. Satu yang saya belum lupa, tidak berapa lama saya didemo banyak orang untuk kasus Semen Rembang. Itu menurut saya exercise pertama. Ada yang mengatakan itu hak asasi dan sebaliknya. Maka hak asasi juga mesti kita maknai sebagai pengamalan kita pada konstitusi,” ujarnya saat Penandatanganan MoU antara Gubernur Jateng dengan Dirjen Hukum dan HAM, Mualimin Abdi tentang Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM di Provinsi Jateng bagi pelajar SMA/ sederajat di ruang kerja gubernur, Rabu (14/9).

Kasus lain, lanjutnya, soal penggusuran di Kebonharjo Semarang yang akan dilakukan reaktivasi rel kereta api.

Sebelum terjadi penggusuran, Ganjar sudah berpesan kepada Dirut PT KAI agar masyarakat yang punya hak atas lahan yang ditempati, dihormati dengan cara membelinya atau membebaskan lahan, karena negara tidak bisa mengambil milik rakyat begitu saja.

“Setelah saya bicara begitu, pagi harinya digusur. Jadi semua orang marah pada saya karena ada surat yang sebelumnya kita rapat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, saya sampaikan segera dilakukan penertiban. Penertiban ini ternyata dipakai dasar PT KAI, ini diperintah Pak Gub. Jadi saya tidak mengerti. Ini kelasnya seorang direksi kereta api kok begini caranya, (kalau) saya keluarkan surat pembatalan, apakah PT KAI akan mentaati? Jadi menurut saya ini kemampuan dalam mencerna,” tuturnya.

Selain pada pelajar, dia menambahkan sosialisasi pemahaman hak asasi  diharapkan menggandeng masyarakat atau pihak-pihak yang punya potensi melanggar HAM, seperti pabrik semen.

“Untuk sosialisasi tidak perlu anggaran besar. Setiap Rabu, Kamis saya punya program Gubernur Mengajar. Itu gratis dan pasti berjalan. Jadi kita memang lagi mengubah paradigma. Tidak semua harus dianggarkan, tapi perlu inovasi saja,” ujarnya. (RS)

76
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>