Sebarkan berita ini:

9-Temuan-BPKSEMARANG[SemarangPedia] – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap bersikukuh mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan menjaga sistem transparansi dan akuntabel dalam penyelenggaraan laporan keuangan.

Ganjar tetap bersikukuh, meski laporan dana hibah Kesatuan Olahrga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah oleh BPK ditemukan ketidakefektifan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

“Kita tetap pertahankan sistem transparansi dan akuntabel ini dan SDM ditingkatkan, sehingga  ke depan akan lebih baiki,” ujarnyar usai rapat paripurna DPRD Jateng di gedung Berlian di Jln Pahlawan Semarang, Kamis (9/6).

Menurutnya, pihaknya masih menunggu rekomendasi perbaikan dari BPK Perwakilan Jateng, termasuk catatan dari BPK yang tertuang dalam laporan itu.

Dalam laporan itu, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tercatat, berupa realisasi Belanja Sewa pada Dinas Pemuda dan Olahraga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.

Namun demikian, laporan juga menyebutkan akibat ketidakhematan dan kelebihan pembayaran. Selain pertanggungjawaban hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh KONI tidak memadai juga realisasi belanja hibah tidak transparan serta tidak dapat diyakini efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

Dia mengatakan pihaknya menemukan beberapa masalah pada laporan keuangan Pemprov Jateng sebelum laporan dari BPK keluar. “Sebelum LHP turun, saya teriak dulu soal KONI dan  betul menjadi temuan. Ini contoh saja,” tuturnya.

Ganjar mengklaim transparansi dan akuntabilitas di Jawa Tengah mengalami kemajuan pesat, bahkan Kabupaten/Kota yang memperoleh WTP tahun lalu ada 11 dan saat ini meningkat menjadi 21.

“ Ini prestasi luar biasa. Kalau ada yang meminta transparan atau akuntabel, sekarang jauh transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Beberapa temuan BPK lain, di antaranya terdapat sistem pengendalian internal Pemrov Jateng dalam penyusunan laporan keuangan tidak tertib. Seperti pengendalian Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada DPPAD. Realisasi belanja insentif pemungutan pajak PBBKB dan BBNKB.

Selain itu, penyajian Piutang PKB belum sepenuhnya didukung dengan database yang memadai sehingga potensi pendapatan belum bisa disajikan secara akurat. (RS)

90
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>