Sebarkan berita ini:
Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Sinoeng N Rachmadi
Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Sinoeng N Rachmadi

SEMARANG[SemarangPedia] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad akan menekan upaya korupsi melalui penandatanganan komitmen atau rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatanganan itu akan direalisasikan pada Rapat Koordinasi Bupati/ Wali Kota se-Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung di gedung Grahdika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (18/10).

Terdapat  tiga dokumen yang ditandatangani menvakup Rencana Aksi Korsupgah KPK RI oleh Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan KPK RI, Komitmen dan Rencana Aksi Korsupgah KPK RI oleh Bupati/ Wali Kota se-Jawa Tengah dan Pimpinan KPK RI, serta Komitmen Bersama Gubernur dan Tim Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tentang Antikorupsi di Kalangan perempuan.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Sinoeng N Rachmadi mengatakan kegiatan itu diselenggarakan sebagai bentuk partisipasi aktif jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Selain itu, lanjutnya, juga implementasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI.

“Rencana Aksi Korsupgah ini sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi, mengingat pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tapi juga diimbangi dengan pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem. Jawa Tengah dipilih oleh KPK RI sebagai piloting dengan melibatkan seluruh kabupaten/ kota,” ujarnya, di Semarang, Senin. (17/10)

Pernyataan komitmen bersama, dia menambahkan bukan merupakan dokumen hukum yang bersifat mengikat. Namun, merupakan pernyataan niat sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan AIPJ dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan akses pada pelayanan dan keadilan, serta memromosikan toleransi.

“Termasuk, pencegahan korupsi dengan melibatkan seluruh perempuan melalui program Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK), sehingga pada hari yang sama juga dilakukan sosialisasi kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dengan AIPJ tentang Gerakan SPAK. Dari kegiatan itu diharapkan muncul agen-agen antikorupsi di seluruh wilayah Jawa Tengah,” tuturnya.

Menurutnya, substansi yang dibahas dalam rakor itu di antyaranya Korsupgah-Dik Korupsi, yakni akuntabilitas (meliputi pengelolaan APBD, pengadaan barang jasa, pengelolaan barang milik daerah), pembangunan integritas (pelaporan LHKPN, pengelolaan gratifikasi, penanganan konflik kepentingan, wistle blower system/ WBS, kode etik ASN, zona integritas), pelayanan publik (perizinan/ pelayanan terpadu satu pintu, sistem informasi/ aplikasi Sijaga Pendidikan dan Sijaga Kesehatan).

Selain itu, dia menambahkan juga peningkatan kapabilitas APIP (penguatan kelembagaan APIP, pengembangan SDM pengawasan dan profesionalisme auditor). Materi lainnya, peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan. (RS)

 

117
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>