Sebarkan berita ini:

22-SKPDUNGARAN[SemarangPedia] –  Sejak digulirkan Jaksa Agung pada Agustus 2015, respon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Semarang terhadap Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kurang begitu menggembirakan. Karena hanya diikuti empat SKPD.

Kasi Datun Kejari Kabupaten Semarang Febrianda mengatakan program kejaksaan itu, menindaklanjuti Nawa Cita Presiden Jokowi yang digulirkan Agustus tahun lalu.

Menurutnya, hanya empat SKPD teredirio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag yang mengikuti progan tersebut.

Dia ,menuturkan sedikitnya SKPD yang meminta pendampingan TP4D mengindikasikan belum tingginya kesadaran dari masing-masing kepala dinas.

“Belum ada kesadaran yang bagus untuk gunakan TP4D, Kesadarannya kalah dengan para kepala desa. 208 desa di Kabupaten Semarang, difasilitasi Bapermasdes, malah sudah kami damping di pelaksanaan kegiatan Dana Desa,” ujarnya di sela memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-56 di Ambarawa, Jumat. (22/7)

Menyikapi hal itu, dia menambahkan instrumen TP4D yang ada di Kejari Ambarawa, mulai dari unsur intelijen, datun dan pidana khusus, terus bersinergi melakukan sosialisasi ke SKPD.

Dia menuturkan dalam sosialisasi itu ditekankan peran TP4D, di antaranya melakukan pendampingan agar kegiatan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Apa yang kami lakukan bukan mencampuri teknis pelaksanaan pekerjaan tapi kami hanya mendampingi dari sisi aturan hukum, sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak melanggar hukum,” tutrurnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Haerdin menambahkan SKPD cenderung wait and see menyikapi terbentuknya TP4D. Mereka terkesan menunggu sosialisasi dari kejaksaan ketimbang proaktif meminta pendampingan TP4D.

Meski TP4D, lanjutnya, merupakan wadah koordinasi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum pada pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD, namun pendapingan pada SKPD sangat diperklukan.

“Kuncinya harus memohon ke kejaksaan. Saya melihat SKPD sebenarnya mau tapi pemahaman mereka menunggu kegiatan berjalan. Karena ada beberapa aktivitas yang saat ini baru lelang atau menunggu lelang,” ujarnya.

Kepala Kejari Kabupaten Semarang Nanang Gunaryanto menyatakan dengan TP4D proses pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Tugas kami tidak hanya represif tapi juga preventif. Ketika sudah dilakukan pendampingan masih tetap terjadi pelanggaran maka yang berbicara harus aturannya. Kami sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugas penegakan hukumnya,” tuturnya.

183
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>