Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengingatkan kontraktor rekanan Pemkot yang tidak profesional dalam melaksanakan kesepakatan pekerjaan pembangunan proyek tender yang sudah disepakati pasti bakal terkena sanksi blacklist.

“Para pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bekerja sesuai aturan, sehingga dalam melakukan proses leaang tender proyek dan tentunya yang menang mereka yang memiliki penawaran terendah, namun,  sesuai administrasi,” ujarnya, Senin. (22/1)

Hendi panggilan akrab Hendrar Prihadi itu mengatakan setidaknya sudah ada tiga rekanan yang mendapatkan sanksi blacklist, dan tercatat dua rekanan di Dinas Pekerjaan Umum serta satu rekanan di Dinas Perdagangan.

Menurutnya, kontraktor yang telah memenangkan proyek pekerjaan semestinya bisa mempertanggungjawabkan dengan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, termasuk spesifikasinya.

“Kalau pekerjaan tidak selesai,  lebih baik kontraktornya digant,i karena mereka sudah berani menawar, namun, tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaanya. Mestinya, mereka bisa mempertanggungjawabkan sesuai dokumen kontrak kerja,” tuturnya.

Pada umumnya, dia menambahkan pekerjaan pembangunan proyek yang tidak selesai banyak dikerjakan kontraktor yang tidak bonafid dan tidak professional, meski mereka berani menawar lelang dengan nilai yang paling rendah.

“Kalau yang dimenangkan kontraktor yang bukan melakukan penawaran terendah, pasti banyak yang menggugat. Pejabat di OPS sudah bekerja sesuai aturan,” ujarnya

Rekanan sebagai penyedia jasa, lanjutnya, semestinya harus memiliki komitmen terhadap harga yang sudah mereka tawarkan, sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang sudah disepakati sesuai kontrak kerja.

“Kalau memang tidak berani, jangan menawar, seperti ada pekerjaan bangunan 10 lantai dengan nilai pagu R10 miliar, kemudian ditawar Rp6 miliar. Ya, mereka harus mengerjakan sesuai penawarannya,” kata Hendi.

Dengan demikian, dia menambahkan tidak boleh kemudian ada ketidaksesuaian spesifikasi, seperti bahan besinya dikurangi, semennya dikurangi yang sudah jelas sebagai tindak korupsi yang berhadapan dengan hukum.“Kalau kemudian rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, ya, dikenakan sanksi blacklist. Jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan akan disetor ke bank untuk disita,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Semarang Iswar Aminuddin membenarkan telah melakukan blacklist terhadap dua kontraktor rekanan, karena dianggap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang sudah disepakati.

Dua kontraktor mitra itu, lanjutnya, PT Dipomulyo Mas yang mengerjakan proyek jalur pedestrian di Jalan Indraprasta Semarang senilai Rp7,1 miliar pada 2017 dan PT Dinamika Persada Sehati yang mengerjakan proyek peningkatan Jalan Gotong Royong, namun hanya bisa menyelesaikan 48% pekerjaan. (RS)

83
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>