Sebarkan berita ini:

24-idiSEMARANG[SemarangPedia] – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jateng menolak pelaksanaan program pendidikan dokter layanan primer (DLP) yang harus ditempuh selama dua tahun seperti yang tertuang pada Undang Undang (UU) nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Wakil Ketua IDI Jateng Djoko Handojo mengatakan DLP itu dinilai tidak menjamin kualitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) semakin membaik. Bahkan para dokter telah meminta agar pendidikan DLP dilakukan moratorium.

Menurutnya, aturan soal pendidikan DLP baru diterbitkan Pemerintah Pusat dengan memberlakukan Undang Undang (UU) nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yang mewajibkan dokter di FKTP sebagai dokter primer wajib sekolah lagi selama dua tahun.

“Kita semua ingin pelayanan yang terbaik, bukan soal setuju atau tidak setuju untuk sekolah lagi dengan biaya yang mahal. Profesi dokter ini sudah dianggap sebagai sekolah yang mahal. Kita dicetak dari universitas yang bisa menangani kesehatan. Kalau suruh sekolah lagi, ya harus dibarengi dengan hal lain seperti sarana yang menunjang,” ujarnya dalam siaran persnya di Kantor IDI Jateng Semarang, Senin (24/10).

Dia menuturkan alasan pemerintah mewajibkan dokter pelayan primer mengikuti pendidikan DLP selama dua tahun, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan/kedokteran.

Padahal, dia menambahkan kondisi pelayanan yang buruk tidak serta merta berasal dari SDM yang minim, melainkan tidak ditunjang dengan sarana  yang memadai.

Sementara Tim Akreditasi IDI Jateng, Herry Jagat Purnomo mengatakan jika menilik dari substansi pengaturan sistem tingkatan pelayanan yang hirarki, pasien berhak mendapatkan pelayanan primer dengan fasilitas yang memadai dan dekat dengan rumah.

“Pendidikan DLP yang masa studinya dua tahun ini bukan hal yang mudah dijalani. Lalu apa bedanya dokter umum di FKTP dengan spesialis, masa pendidikannya sama. Mereka sudah melalui proses yang panjang. Kalau mewajibkan dokter di layanan primer bersekolah lagi, maka harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Alat kesehatan di rumah sakit itu lebih penting diperjuangkan dahulu ketimbang pendidikan DLP,” tutur Herry.

IDI akan terus berjuang menolak pemberlakuan UU tersebut. Jika pemerintah tak menanggapi, jajaran dokter anggota IDI mengancam akan melakukan aksi lebih besar.

Menurutnya, pelaksanaan program pendidikan DLP untuk dokter umum yang akan melayani jaminan kesehatan nasional, ke depan dipastikan bakal menemukan kendala, mengingat program itu juga melibatkan IDI yang menjadi bagian dari kolegium pendidikan kedokteran di Indonesia.

“Jika dipaksakan berjalan diprediuksikan bakal tersendat akibat banyak kendala, memungkinkian program bisa jalan , namun lulusan program DLP tidak diakui oleh dokter kolegiumnya ya nggak ada artinya,” ujarnya. (RS)

91
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>