Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – UU Perlindungan Anak sudah banyak diimplemtasikan melalui berbagai kegiatan dan program. Namun, pemenuhan hak dan perlindungan anak hingga saat ini masih belum optimal.

Hal itu tersirat dalam prime topik ‘Dialog bersama Parlemen’ dengan tema ‘Melindungi dan Mensejahterakan Anak’ yang digelar, di Hotel Quest Kota Semarang, Senin (23/7). Dialog menghadirkan nara sumber Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Jateng Sri Winarna dan  Komisioner Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender & Anak (KPK2BGA) Jateng Edi Hartono

Menurut Abdul Hamid, saat ini sudah ada Perda yang mengatur mengenai persoalan anak dan tengah menunggu Pergub yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan Perda itu.

“Secara struktural, diharapkan implementasi pelaksanaan Perda itu akan ada tim pembina keluarga di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Tim itu akan terjun langsung ke masyarakat. Pemprov sebagai koordinator dan Pemkab/Pemkot sebagai pelaksananya,” ujarnya.

Perda itu, lanjutnya, merupakan peraturan baru yang akan mengatur tentang kekeluargaan, hak asuh anak, dan perwalian. Perda juga telah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Jateng Sri Winarna melalui Seksi Perlindungan Anak Isti Ilma Patriani menuturkan Pemprov cukup menaruh perhatian khusus, pada upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dengan adanya Perda No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran perlindungan anak, dan Pergub No 74 tahun 2014, diharapkan mampu menjadi payung hukum agar anak benar-benar mendapat kepastian akan haknya.

Bullying dan kekerasan seksual merupakan tren kasus yang saat ini banyak terjadi, hingga diharapkan jangan sampai melanda anak-anak kita, karena efek psikologis yang ditimbulkan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak,” tuturnya.

Dengan adanya perda itu, dia menambahkan juga diharapkan bisa menjadi upaya pencegahan terjadinya tindakan bullying dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah usia.

Komisioner Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender & Anak (KPK2BGA) Jateng Edi Hartono mengatakan kasus-kasus kekerasan seksual saat ini memang sering terjadi, sehingga pihaknya sedang menyoroti kekerasan yang terjadi di instusi pendidikan.

Data yang dimilikinya menyebutkan selama 2018 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jateng terdapat kurang lebih 12 kasus yang terjadi dengan korban 21 siswa, 13 guru dan tenaga pendidikan sebagai pelaku kekerasan.

“Selama ini, kami mencoba untuk mendorong Dinas Pendidikan Provinsi untuk membuat sebuah mekanisme penekanan penanggulangan kekerasan seksual, karena, ketika kami lihat, ternyata belum ada mekanisme yang baku penanganan, bagaimana ketika siswa menjadi korban gurunya sendiri,” ujarnya. (RS)

 

29
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>