Sebarkan berita ini:
Ketua KPK Firli Bahuri

SEMARANG[SemarangPedia] – Indonesian Public Institute (IPI) mendukung langkah tegas Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) yang akan menindak tegas pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo menilai langkah tegas KPK sangat tepat dalam upaya melakukan pemberantasan praktek korupsi, di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, pengawasan ketat terhadap aliran dana yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19.

KPK, lanjutnya, peranannya sangat strategis dalam mensukseskan penanganan wabah Corona ini.

“Peran KPK sangat dibutuhkan agar penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Bencana Nasional bisa tepat sasaran, mengingat alokasi anggaran penanganan wabah virus Corona atau Covid-19  yang dianggarkan pemerintah cukup besar, mencapai sebesar Rp405, 1 triliun,” ujarnya, Selasa (5/5).

Oleh karena itu, dia menambahkan skema pengawasan yang sudah dibuat KPK untuk pencegahan korupsi dana bencana ini layak diapresiasi.

“Saya mendukung sepenuhnya ketegasan KPK yang tidak segan-segan menuntut pelaku korupsi dana bencana dengan tuntutan hukuman mati. Karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lek esto),” tuturnya.

Karyono menuturkan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan Covid-19 memiliki dasar hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati.

Sedangkan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Dewi Setyorini S Psi M Si, Psikolog Semarang mengatakan tuntutan hukuman mati mengemuka setelah hukuman jenis apapun tidak kunjung membuat mereka jera. Menurutnya, tuntuan hukuman mati satu-satunya cara memenggal keserakahan, bagi koruptor.

“Hukuman mati layak diagendakan. Negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya. Hanya dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan,” ujarnya.

Dewi menambahkan sebagai Ketua KPK Firli Bahuri berdiri di garda terdepan menghela gerbong para ksatria keadilan di KPK- RI menyempurnakan karma bhaktinya untuk memonitor, menyeleksi, memangkas kendali korupsi, memenjarakan dan menuntut mati para bandit korupsi atas nama negara.

“Indonesia butuh daya dorong lewat pemimpin kategori semacam ini untuk menjadi bangsa besar,” tuturnya. (RS)

28
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>