Sebarkan berita ini:

muktamarJAKARTA [SemarangPedia]- Muktamar PPP VIII yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Asrama Haji Pondok Gede, Jum’at dipastikan menjadi Muktamar Ishlah dan sekaligus sebegai momentum menyatukan seluruh kader partai berlambang kabah itu.

Hampir satu tahun lebih partai itu terpecah karena konflik internal dan Muktamar itu diharapkan dapat menyatukan kembali atau islah seutuhnya bisa terwujud.

Muktamar diikuti tiga Wakil Ketua Umum dari DPP PPP kubu Djan Faridz. Bahkan sesepuh PPP KH Maimun Zubair juga hadir memberi restu.

“Kami hormati hadir para wakil Ketua Umum DPP Muktamar Jakarta, Ibu Indah Suryadharma Ali, Epyardi Asda, Ibu Haji Fernita Darwis. Mohon izin,selain hadirin yang tidak bisa disebut satu per satu,” ujar  Sekjen DPP PPP Muktamar VII Bandung M Romahurmuzziy saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Romi panggilan akrab M Romahurmuzziy mengatakan optimistis islah seutuhnya akan tercapai dan konflik internal partai harus diselesaikan dan perbedaan pandangan harus diakhiri demi kepentingan partai ke depan.

‘’Semua kader maupun pengurus partai harus bersatu dan kembali di kilometer nol. Menyatukan kepengurusan di Muktamar ini yang diselenggarakan kepengurusan Muktamar Bandung VII,’’ tuturnya.

Mebnurut Anggota Komisi III DPR itu, Asrama Haji Pondok Gede dipilih sebagai muktamar untuk mengingat kebesaran PPP sebagai partai Islam.

PPP, dia menambahkan sudah ada sejak 43 tahun silam. Bahkan partai yang sudah bertahan selama sembilan kali pemilu harus diselamatkan dari perpecahan konflik.

Dia menuturkan proses islah yang dilakukan pascamenkumham mencabut surat keputusan Muktamar Surabaya serta tidak memberikan pengesahan terhadap Muktamar Jakarta. Melalui jalan panjang, setelah dicabut lewat surat Menkumham, maka dalam konflik PPP ini tak ada yang menang dan kalah.

“Kita sudahi dan lalui berbagai 106 kali event, mulai bibit proses awal, mediasi, sampai lain yang belum terhitung,’’ujarnya.

Romi mengimbau agar elite dan kader PPP bersatu serta tidak saling menjatuhkan.

Sementara  Jokowi mengingatkan sebaiknya tidak menghabiskan energi untuk perdebatan yang tidak efektif, untuk ribut yang tidak efektif, dan untuk gesekan yang tidak perlu. Dengan demikian, diharapkan , PPP tidak lagi mendatangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terkait masalah legalitas kepengurusan.

58
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>