Sebarkan berita ini:

 

LostikSEMARANG[SemarangPedia] Pemprov Jawa Tengah akan mendorong aktivitas Pusat Logistik Berikat di wilayahnya, sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para importir serta mempersingkat waktu bongkar muat barang.

Saat ini, pemerintah memacu sektor industri dan perdagangan dengan memfasilitasi jalur proses barang masuk dari luar yang diarahkan melalui PLB.

Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko mengatakan dengan adanya PLB, pelayanan kepada para importir akan lebih cepat dan efisien. Barang bongkar muat langsung dibawa ke kawasan PLB untuk mendapatkan izin yang prosesnya lebih mudah dan cepat tanpa harus dwelling time.

“Saya minta di Jateng ada PLB. Di wilayah ini, masih ketergantungan impor untuk bahan baku industri tekstil dan plastik,” ujarnya, Rabu (27/4).

Dia mengharapkan importir Jateng tidak mendatangkan produk yang dapat mengganggu industri dan perdagangan dalam negeri. Bahkan pengadaan barang dari luar negeri harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti impor kapas untuk kepentingan industri dalam negeri.

Selama ini, lanjutnya,  Indonesia masih mengekspor bahan mentah, meski akan lebih baik jika yang diekspor adalah produk olahan, sehingga aspek produksi di dalam negeri menjadi lebih baik.

Sebaliknya, impor yang baik adalah impor barang yang memang diperlukan di dalam negeri namun, belum diproduksi sama sekali, atau sudah diproduksi namun belum dalam jumlah yang cukup memadai.

“Ya seperti bahan baku kapas, di sini masih kurang memadai jumlah produksi dalam negerinya. Industri garmen sedang meningkat. Oleh karena itu, butuh impor untuk menutupi kebutuhannya. Dan saat sudah jadi baju atau kain, gantian kita ekspor keluar,” tuturnya.

Wagub mengingatkan agar importir tidak mengabaikan pembayaran pajak kepada pemerintah. Pasalnya, selama ini masih ada perusahaan yang terlambat bahkan lupa membayar pajak. Padahal, keterlambatan dan kealpaan pembayaran pajak dapat merugikan masyarakat.

“Seharusnya mereka juga membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Kalau mereka telat apalagi tidak bayar pajak tentu masyarakatlah yang dirugikan,” ujarnya

Wakil Ketua DPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Ginsi Bidang Kepabeanan Bondan Kusharjono mengatakan selama ini proses pengurusan perizinan barang masuk masih menjadi kendala. Keberadaan PLB diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.
“Harapan kami ke depan di daerah lain juga ada kawasan PLB,” tuturnya.

Bondan mengajak kepada kalangan importir yang tergabung dalam asosiasi agar bisa lebih proaktif, terutama dalam penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. “Jangan sampai dalam setiap pembahasan aturan mengenai ekspor impor, para pelaku usaha tidak ikut terlibat,” ujarnya..

83
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>