Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikeluarkan pada Selasa (1/10) menempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai yang terbaik dalam bidang gerakan antikorupsi.

Capaian tersebut,  menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.

Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK tersebut dilakukan untuk memetakan area rawan korupsi di Indonesia. Hasilnya Pemprov Jateng memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26.

Ganjar mengatakan setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat, yang pertama dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan.

“Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses,” ujarnya, Selasa (1/10).

Bahkan, lanjutnya, pelaporan LHKPN Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100% pada 2018. Pejabat Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK yang jumlahnya semakin menurun tiap tahun.

Selain itu, lanjutnya, Jateng juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda. Lelang jabatan ini menjadi bagian Reformasi Birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi Pemerintah Pusat.

Setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, proses selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Bahkan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial.

“Tidak hanya itu, pengawasan juag dilkaukan melalui media sosial yang dijadikan ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat,” tuturnya.

Namun, dia menambahkan yang paling mendasar dalam gerakan antikorupsi tersebut adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan. Gerakan pemberantasan korupsi itu layaknya irang mandi menggunakan gayung, yang mesti disiram paling pertama adalah bagian kepala bagian paling atas.

Dengan demikian, tutur Ganjar, juga ikut turun tangan sendiri melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN sehingga jadi yang terbaik nasional.

“Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional,” ujarya.

Meski demikian, menurutnya, masih ada titik-titik yang rawan tindak korupsi, sehingga selain update sistem, pengawasan juga mesti ditingkatkan termasuk pelibatan masyarakat diperluas. Dia mewanti-wanti agar masyarakat pun tidak memberi pancingan pada pejabat untuk bertindak koruptif.

Di sekolah-sekolah pun kini mulai ditanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar, dan telah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah di Jateng.

“Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya Ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-arep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur,” tuturnya.

Survei yang menempatkan Jateng sebagai provinsi paling berintegritas itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, sejak Juli 2017 hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. Selain 120 responden internal dan eksternal, survei tersebut juga diikuti 10 responden ahli

“Dalam survei itu aspek yang dinilai di antaranya budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, dan keberadaan calo. KPK juga mengukur sistem antikorupsi yang dimiliki oleh tiap instansi dan pengelolaan sumber daya manusia serta seberapa berpengaruhnya sistem tersebut dalam menekan seseorang untuk tak melakukan tindak rasuah,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Berikut provinsi yang menempati tiga besar hasil survei integritas yang dirilis KPK selain Jawa Tengah diperingkat pertama, juga Jawa Timur di posisi kedua dengan skor 74,96, disusul Sumatera Barat dengan skor 74,63. Sementara Jabar di peringkat tujuh dengan skor 72,97 dan DKI Jakarta hanya menempati peringkat ke sembilan dengan skor 68,45. (RS)

4
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>