Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Pemprov Jateng kini tengah membahas pembuatan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk melindungi nelayan, yang diharapkan ke depan dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan, termasuk memberikan perlindungan aktivitasnya secara penuh.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pembuatan Perda perlindungan nelayan dilatarbelakangi nelayan saat ini banyak aspek yang harus dilindungi. Selain itu, peningkatan kualitas nelayan juga penting karena sudah tidak zamannya lagi nelayan melaut untuk mencari ikan, akan tetapi mereka melaut untuk menangkap ikan.

“Sekarang bicaranya nelayan menangkap ikan, sehingga teknologi akan kami berikan kepada nelayan sebagai bentuk perlindungan. Nelayan-nelayan kecil diharapkan akan menjadi lebih produktif dengan perlindungan teknologi ini, peralatannya harus dilindungi agar hasil mereka lebih bagus termasuk teknologi untuk menjual hasil tangkapan,” ujarnya, Senin (28/1).

Setelah teknologi dan peralatan, persoalan selanjutnya yang harus dilindungi adalah akses modal. Selama ini, para nelayan di Jateng menerapkan one day fishing atau sehari melaut. Dalam sehari, mereka membutuhkan modal antara Rp400.000 hingga Rp500.000.

“Akses modal ini mereka butuhkan cepat, sementara untuk memperoleh pinjaman mereka kesulitan mengakses ke perbankkan, sehingga harus ada mekanisme dari perbankkan atau pemerintah untuk memberikan solusi permodalan itu,” tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan logistik untuk keperluan melaut seperti bahan bakar minyak dan lain sebagainya juga harus dilindungi, termasuk alat tangkap yang baik dan ramah lingkungan juga harus diperhatikan.

“Alat tangkap yang seperti apa yang diakomodasi, kalau pusat aturannya seperti ini, daerah seperti apa. Apapun jenisnya bisa dikomunikasikan, yang jelas nelayan dapat alat tangkap yang bagus, lingkungan tidak rusak kemudian kita tidak perlu bertengkar lagi soal alat tangkap ikan,” ujarnya.

Kehadiran Perda khusus bagi nelayan itu, lanjutnya, diharapkan dapat mengakomodasi secara keseluruhan, sehingga neleyan yang turun temurun berprofesi sebagai nelayan, akan naik kelas dan mereka dilindungi pemerintah.

Mengingat pentingnya Perda itu diharapkan dapat selesai secepatnya. “Kalau hari ini bisa dikebut, mudah-mudahan bisa menjadi peninggalan DPRD yang sekarang, sehingga sebelum akhir atau pergantian DPRD baru setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang sudah selesai dan ini akan menjadi karya agung DPRD dalam pemerintahan ini,” tutur Ganjar.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Riyono berharap Pemprov Jateng dapat membuat Perda khusus perlindungan nelayan. Perda itu penting untuk menindaklanjuti Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai pelengkap dari UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan.

“Tiga tahun lalu saya sudah mengusulkan perda ini, jadi salah satu konsen kami. Nelayan akan terus mendorong dan suport ahgar Perda ini dapat terwujud agar para nelayan mendapat perlindungan dan pemberdayakan dari pemerintah,” tuturnya. (RS)

11
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>