Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia]  – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di  Jateng jumlahnya tersu menurun dan tercatat pada 2017-2018 terapat hanya sekitar 5.000 PNS di provinsi ini yang akan memasuki masa pensiun, sedangkan rencana penambahan hanya 1.800 PNS.

Arief Irwanto Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng mengatakaan tahun ini tidak ada penambahanan 50% dan sebanyak 1.800 PNS itu pun juga tidak jaminan akan dipenuhi Pemerintah Pusat.

Dari pengalaman sebelumnya, lanjutnya, pada 2013 silam, Pemprov Jateng mengajukan penambahan sebanmyak 2.000 PNS, namun hanya disetujui  212 PNS dan pada 2014 pengajuan tambahan lagi 1.500 PNS dan disetujui 168 PNS.

Menurutnya, Pemerintah Pusat memiliki prioritas dalam pengangkatan PNS di tingkat daerah, terutama daerah terpencil, perbatasan, daerah yang menjadi kantong kemiskinan, serta yang belanja pegawai pada APBD-nya tidak lebih dari 50%.

“Provinsi baru juga diprioritaskan, di antaranya untuk Kalimantan Utara dan Papua. Kalau daerah di perbatasan yang diprioritaskan adalah NTT dan Kalimantan Barat,” ujarnya, Jumat (12/1).

Dengan demikian, dia menambahkan  Jateng terancam hanya kebagian sedikit PNS baru, bahkan sejak tahun lalu, sejumlah Kementerian di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berencana merekrut tenaga besar-besaran.

Dia mengharapkan Jateng tetap mendapat porsi yang tidak sedikit, mengingat kebutuhan PNS saat ini sudah tergolong urgent, terutama tenaga pendidik, karena pengelolaan SMA/SMK sudah beralih di tangan Pemprov Jateng dari semula dikelola Pemkab/Pemkot.

Data Dinas Pendidikan Jateng menyebutkan saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tenaga pendidik, belum termasuk jumlah guru yang pensiun 2017 lalu, terhitung sekitar 2.700 guru PNS pensiun dan disususl pada 2018 ini mencapai 1.958 guru pensiun.

Menurut Arief, untuk sementara, Dinas Pendidikan Jateng terpaksa mengoptimalkan jumlah jam belajar mengajar guru, di antaranya guru Bahasa Inggris SMA A, bisa mengajar di SMA B yang jaraknya tidak terlalu jauh.

Kebutuhan itu, lanjutnya, sepertinya bisa tertolong, karena dari pembahasan BKD Jateng dengan Pemerintah Pusat, akan ada tiga sektor yang diprioritaskan penambahan PNS meliputi pendidikan, keseahtan, dan infrastruktur.

“Dari hasil pembahasaan itu, tenaga administrasi akan dikecilkan. Bahkan Pemerintah Pusat sudah memiliki data mengenai tenaga teknis. Sudah ada rinciannya dan paling besar kebutuhannya di daerah mana. Formasi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar,” ujarnya.

Selain PNS, dia menambahkan kekurangan guru berstatus PNS di alami di Jateng, mengingat saat ini  yang memasuki masa pensiun rata-rata mencapai 9.000 PNS per tahun dan akan mencapai puncaknya pada 2022 hingga bakal mencapai 14.500 guru purna tugas, yang terdaftar pada Dana Sosial Pensiun (Daspen) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng.

“Tidak menutup kemungkinan jumlahnya bakal lebih besar, karena tidak semua guru masuk dalam Daspen. Para guru yang akan pensiun itu dari berbagai jenjang pendidikan mulai SD hingga SLTA,” tuturnya.

Menurutnya, untuk 2017 guru yang akan memasuki pensiun sebanyak 8.729  orang dan pada 2018  mencapai 9.738 guru, bahkan dalam beberapa tahun ke depan grafiknya juga terus naik, hingga mengakibatkan banyak sekolah yang kemudian kekurangan pengajar. (RS)

39
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>