Sebarkan berita ini:

25-pungli-duitUNGARAN[SemarangPedia] –  Genderang beduk perang terhadap aksi pungutan liar (pungli) sudah ditabuh Presiden Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sehingga berbagai daerah di Jateng mulai bergerak ikut memberantas aksi yang merugikan negara dan masyarakat itu.

Berbagai daerah, termasuk Kabupaten Semarang mulai berbenah dengan pada pelayanan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat) setempat yang berlokasi di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur.

Penelusuran di lapangan, pungli di kantor yang melayani pembayaran pajak dan mutasi identitas kendaraan bermotor (ranmor) itu kini sudah tidak ada lagi, yang sebelumnya sering terjadi pungli di loket SPOPD yang melayani pengambilan formulir pajak ranmor.

“Harus pakai KTP asli sesuai identitas di STNK. Sudah tidak bisa (tembak KTP) lagi,” tutur Agusman, petugas loket SPOPD, Selasa. (25/10)

Pungli di loket SPOPD sebelumnya dikenal dengan sebutan ‘tembak KTP’. Pungli ini adalah pungutan yang diminta petugas loket karena wajib pajak tidak membawa KTP sesuai STNK. Besaran pungutan bervariasi tergantung jenis kendaraan bermotornya.

Realita kini mulai beda dengan kondisi beberapa waktu lalu. Sebelumnya kepengurusan  pembayaran pajak tahunan ranmor roda dua sempat dimintai pungli Rp80.000 sebagai kompensasi ditiadakannya syarat KTP sesuai identitas di STNK.

“Kalau tidak ada KTP ya balik nama saja sesuai nama pemilik kendaraan saat ini,” tutur Agusman.

Membaiknya pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Semarang juga dirasakan Supriyono, warga Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Wajib pajak yang hendak mengurus pajak tahunan sekaligus ganti pelat nomor ranmor ini mengaku tidak ada pungli di loket-loket pelayanan yang ada.

“Di loket SPOPD tidak dimintai uang apapun, bahkan begitu juga pada pelayanan gesek (cek fisik ranmor) nomer mesin dan nomor bodi/kerangka juga tidak pungutan,” ujarnmya.

Dia mengharapkan primanya pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Semarang bisa dipertahankan dan diperluas di kantor pelayanan publik lain di wilayah Kabupaten Semarang.

Semantara itu, Kapolres Semarang AKBP V Thirdy Hadmiarso mengatakan kesiapan jajarannya menindak aksi pungli di masyarakat. Aksi bersih-bersih ini tidak hanya menyasar aparatur pelayanan publik pemerintah, namun juga pelayanan kepolisian di institusi yang dipimpinnya.

“Jangan ragu untuk melaporkan kalau dimintai uang padahal sebenarnya itu gratis. Silahkan lapor ke 082119989898. Nomor ini terbuka untuk siapa saja dan kapanpun,” tuturnya.

Bupati Semarang Mundjirin menuturkan pelayanan publik di wilayahnya sudah diupayakan untuk bersih dari praktik pungli.

“Kalau masih ada pelanggaran itu maka sudah jelas bakal ada sanksi, mulai dari peringatan, TPP atau kalau memang pelanggarannya berat bisa dipecat,” ujarnya.

125
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>