Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1 (Semarang), Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 2 (Solo) dan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng dan DIY menggelar pertemuan silaturahmi dan koordinasi untuk mengimplementasikan 5 program Strategis Visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibidang penegakan hukum.

Pertemuan Kordinasi itu dihadiri Kajati Jateng Priyanto didampingi Wakajati Jateng Erryl Prima Putera Agoes, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) I Ketut Sumedana, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Asnawi, Kakanwil DJP 1 Suparno, Kakanwil DJP 2 Rudi Gunawan Bastari dan Kanwil DJBC Jateng dan DIY Padmoyo Tri Wikanto yang berlangsung di ruang rapat Kajati Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (28/1).

“Pertemuan silaturahmi dan koordinasi ini untuk mengimplementasikan 5 program Strategis Visi Presiden Jokowi. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama,” ujar Kajati Jateng Priyanto.

Menurutnya, dalam pertemuan tu telah menghasilkan beberapa kesepakatan meliputi mendukung peningkatan penerimaan Negara disektor pajak, bea dan cukai melalui pencegahan penegakan hukum, meminimalisir terjadinya tindak pidana disektor perpajakan, Bea dan cukai, menyamakan persepsi penerapan Restoratif justice dan Ultimum Remidium dalam penangan perkara dibidang perpajakan, bea dan cukai dikecualikan perkara penyelundupan, dan akan dibentuk Tim bersama/Tim Terpadu dalam penyelesaian perkara pajak bea dan cukai.

Selain itu, lanjutnya, juga akan dilakukan perjanjian kerja sama yang dijadwalkan pada Februari mendatang dengan menggelar FGD yang diikuti pemeriksa, penyidik dan Jaksa yang menangani perkara Pajak Bea dan Cukai di wilayah hukum Jateng.

Ke depan, dia menambahkan akan dibahas langkah-langkah strategis kerja sama penyelesaian perkara dibidang perpajakan, bea dan cukai, pembentukan Tim/Satuan Tugas penyelesain tunggakan pembayaran dan penyelesaian perkara perpajakan, bea dan cukai.

“Diharapkan ke depannya tercipta sinergitas penegak hukum dalam penyelesaian perkara pajak, bea dan cukai serta target penerimaan negara terpenuhi dan semakin meningkat,” tutur Priyanto. (RS)

164
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>