Sebarkan berita ini:

3-ganjarSEMARANG[SemarangPedia] – Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pempvrov Jateng yang menjabat saat ini atau eksisting akan mendapat prioritas, sehingga kemungkinan digeser dari jabatannya sangat kecil.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan segera mengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan kepala SKPD yang masih menjabat saat ini.

Menurutnya, pada proses assessment (penilaian) ulang mendatang kepala SKPD itu akan lebih diutamakan.

“Nama-nama yang eksisting dinomor satukan dulu, mereka yang punya hak dulu. Bahwa semua diassessment, iya, tapi yang menjabat ini prioritas,” ujarnya usai Sidang Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Senin. (3/10)

Demikian juga, lanjutnya, bagi SKPD  yang rumpun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya tak banyak berubah, atau tak berubah sama sekali, maka juga mendapat prioritas untuk tidak digeser dari jabatannya saat ini.

“Apalagi yang Dinas tidak berubah, ya tetap (dapat prioritas). Misalnya BKD, dan lain-lain. Istilahnya Job Fit,” tuturnya.

Bagi Kepala SKPD yang mendekati usia pensiun, Ganjar  menawarkan tiga opsi di antaranya bisa mengajukan pensiun dini, menjadi Widyaiswara atau pejabat fungsional yang bertugas membantu Gubernur mempercepat program unggulannya, dan ingin tetap berkompetisi dengan Eselon II lain.

“Kita tawarkan, kalau mau pensiun dini boleh, mau Widyaiswara boleh, mau ikut tes juga boleh,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Jateng menyarankan esekutif  Provinsi bisa memberikan solusi terbaik bagi eselon II yang tidak memperoleh jabatan, menyusul dilakukan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman meminta Gubernur Jawa Tengah dapat mencari solusi terbaik bagi eselon II yang tidak kebagian jabatan, setelah perda tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) disahkan

Menurutnya, setelah Raperda tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah disahkan menjadi perda, maka banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jateng yang dihapus atau dilebur serta digabung.

Dengan demikian, lanjutnya, banyak pejabat berpotensi di sejumlah SKPD yang dihapus maupun dilebur itu tidak memiliki tempat. (RS)

 

110
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>