Sebarkan berita ini:
Ilustrasi

SEMARANG[SemarangPedia] – Kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) milik Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng dinilai belum optimal, karena belum melakukan berbagai terobosan inovasi agar masyarakat mudah membayar pajak.

Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto mengatakan kinerja unit pelaksana teknis (UPT) dalam hal ini Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) milik Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng yang tersebar di kabupaten/kota belum optimal.

Dengan demikian, lanjutnya, UPPD di kabupaten/kota itu terlihat belum melakukan berbagai terobosan inovasi dan kreasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Saat Komisi C DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kantor Samsat Pembantu Wilayah Delanggu UPPD Klaten, belum terlihat melakukan terobosan inovasi agar memudahkan masyarakat membayar pajak,” ujarnya,  di Semarang.

Dia menambahkan pihaknya sudah mengusulkan adanya perbaikan sistem pembayaran online sehingga memudahkan masyarakat.

Menurutnya, sebelumnya sistem IT BPPD masih berbasis SMS dan sering datanya tidak sinkron.

“Wajib pajak (WP) sudah bayar di Samsat tapi tidak bisa tercatat secara riel-time di BPPD, kan kacau. Soal sistem IT ini kita juga kalah jauh dengan provinsi tetangga. Seperti Jatim atau Jabar, di sana WP bisa bayar pajak tinggal klik dari HP android beres,” tuturnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Sarwono menambahkan, di era sekarang ini kemudahan dan kecepatan dalam membayar pajak harus diutamakan.

“Jangan sampai WP sudah bayar tapi masih disurati untuk melunasi, meski ada klausul ‘abaikan jika sudah membayar’, itu kan tidak profesional dan meremehkan WP,” ujarnya. (RS)

65
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>