Sebarkan berita ini:

KOMISI CSEMARANG [SemarangPedia] –  Komisi C DPRD Kota Semarang akhirnya melakukan sidak ke beberapa lokasi yang dianggap melanggar perijinan ABT, menyusul maraknya pemanfaatan ABT liar.

Dalam sidak tersebut salah satunya pelanggaran mengenai Air Bawah Tanah yang dikomersilkan oleh warga tanpa mengantongi ijin dari pemerintah.

Salah satunya adalah sumur ABT yang berada di kecamatan tugu RT 02 RW 02 Kelurahan Tugurejo, rabu siang didatangi Komisi C dan SKPD terkait.

Kedatangan rombongan yang secara mendadak tersebut bertujuan untuk mengetahui legalitas sumur ABT yang dimanfaatkan oleh salah satu warga. Terlebih ABT tersebut ternyata di komersilkan atau di jual ke konsumen dengan truck tangki.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang kadarlusman yang akrab disapa Pilus,  apa yang di lakukan oleh pemilik jelas melanggar peraturan daerah tentang ABT.

“Meski dalam peraturan yang baru kewenganan perijinan ABT berada di pemerintah Provinsi namun seharusnya juga melalui rekomendasi dari pemerintah kota semarang”, jelas Pilus, disela sela sidak, Rabu (4/5).

Sementara itu Pilus mengungkapkan,  yang bersangkutan tidak memliki ijin sama sekali dari Pemerintah Provinsi maupun Pemkot Semarang.

“Dengan kenyataan yang dilapangan Komisi C akan terus mendesak pada Satpol PP untuk segera menyegel sumur ABT termasuk penghentian oprasional”, tegas Pilus.

Menurut keterangan yang yang di himpun oleh Komisi C, Pilus menjelaskan bahwa  sumur ABT tersebut sudah beroprasi sekitar 3 tahun.

“Dengan keberadaan sumur ABT yang dikomersilkan tanpa ijin itu akan berdampak negatip pada lingkungan sekitar, juga menimbulkan kemacetan di jalan raya semarang mangkang karena keberadaan truck tangki yang parkir di pinggir jalan”, terangnya.

Pilus menambahkan. selain melanggar aturan tentang ABT, yang bersangkutan juga memanfaatkan fasilitas rumahnya untuk digunakan tower seluler tidak dilengkapi dengan ijin.

“Dengan adanya kasus ini, walaupun perijinan tidak melalui Pemkot Semarang belum bisa melakukan tindakan tegas karena peraturannya masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Semarang”, tuturnya.

 

314
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>