Sebarkan berita ini:

2-Balaikota semarang 1SEMARANG[SemarangPedia] – Pemerintah Kota Semarang menyandang predikat wajar dalam Laporan Hasil Penggunaan (LHP) keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015, meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng menilai dengan pengecualian (WDP), belum 100%.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo mengatakan bentuk pengecualian LHP Kota Semarang masih terdapat nilai aset tetap tanah dalam neraca yang belum termasuk tanah dibawah irigasi, tanah ruas milik jalan dan tanah seluas 55 hektare.

“Terdapat aset tanah yang belum dilaporkan kemanfaatannya, serta perbedaan jumlah ruas tanah untuk jalan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Semarang nomor 621/434/2016 dengan yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang D,” ujarnya di Semarang, Kamis (2/6).

Selaian itu, lanjutnya, masih terdapat nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang belum termasuk irigasi primer sepanjang 2.400 meter dan saluran sekunder sepanjang 149.057 meter.

Penilaian WDP yang diberikan BPK Selain kota Semarang, disusul empat pemerintah daerah lain terdiri Kabupaten Kendal, Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

“Hasil pemeriksaan atas LKPD 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk lima pemerintahan daerah,” tuturnya.

Menurut, masing-masing laporan pemeriksaan itu, sudah diserahkan ke Bupati/Wali Kota serta Ketua DPRD pada daerah bersangkutan.

Secara umum opini WDP yang direkomendasikan BPK meliputi permasalahan laporan barang milik daerah yang tidak dilaporkan sebagai aset tetap, messki aset-aset berupa tanah tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik pemerintah setempat.

Permasalahan serupa terjadi pada kabupaten Kendal, yakni tanah untuk jalan belum disajikan sesuai kondisi sebenarnya, tanah untuk irigasi juga belum disajikan, mutasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan didasarkan pada BAST yang tidak valid.

Begitu juga, dia menambahkan opini WDP Kabupaten Brebes, terdapat perbedaan antara neraca dengan Kartu Inventaris Barang, tanah untuk jalan dan irigasi belum disajikan minimal seluas 2.699.360 meter per segi, terdapat minimal 34 bidang tanah dengan nilai perolehan yang tidak wajar.

“Terdapat minimal sebanyak 19 bidang tanah yang tidak diketahui nilai dan luasannya, peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya, serta biaya pemeliharaan aset tidak dikapitalisasi ke aset induknya,” tuturnya.

Permasalahan yang menjadi pengecualian pada Kota Tegal, di antaranya  pendapatan hibah dan beban dan operasi tidak termasuk pendapatan dan beban dana BOS. Selain terdapat aset tetap peralatan dan mesin serta jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak diketahui lokasi dan rinciannya.

“Bahkan beban penyusutan aset tetap tidak disajikan dalam laporan operasional,” ujarnya.

Sementara permasalahan yang menjadi pengecualian pada Kabupaten Tegal di antaranya belum seluruh aset tetap dilakukan inventarisasi, catatan aset tetap tidak lengkap dan belum menyajikan informasi memadai, serta pendapatan dan belanja atau beban dana BOS belum dicatat dalam Laporan Keuangan.

Dia meminta Pemda bersangkutan segera melakukan perbaikan laporan keuangan mereka dan paling lambat 60 hari setelah laporan secara resmi diserahkan. Keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti.(RS)

331
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>